Rumah subsidi ini diperuntukkan wartawan yang belum memiliki rumah pribadi dengan penghasilan maksimal Rp8 juta (lajang) atau Rp13 juta (menikah) di wilayah Jabodetabek.
Program ini menawarkan berbagai keunggulan, antara lain:
Bebas PPN, BPTB dan PGB
Uang muka hanya 1 persen
Harga maksimal Rp185 juta (Jabodetabek) dan Rp165 juta (luar Jabodetabek)
Tenor hingga 20 tahun, bunga tetap 5 persen
Cicilan ringan antara Rp950 ribu – Rp1,2 juta per bulan
Program ini mengikuti skema yang sebelumnya telah diberikan kepada tenaga kesehatan, nelayan, dan guru. Minggu depan, giliran tenaga kerja migran yang akan menerima manfaat serupa.
Menteri Maruarar Sirait menegaskan bahwa bantuan ini bukan bentuk pembungkaman terhadap pers. Ia justru menekankan pentingnya integritas dan fungsi kontrol sosial wartawan
.“Wartawan tetap harus kritis, menyampaikan kebenaran, dan menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi,” tegas Maruarar.
Sementara itu, Menteri Komdigi Meutya Hafidz turut mengapresiasi langkah ini dan mendorong agar kuota bisa ditambah.
“Kebutuhan rumah untuk wartawan jauh lebih dari 1.000 unit. Saya harap ke depan bisa ditingkatkan,” ujarnya.
“Pesan Presiden Prabowo jelas: kerja cepat. Semua pihak, dari BTN hingga Tapera, harus bergerak cepat,” tegasnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) akan memastikan validasi penerima dilakukan by name, by address, dengan syarat penerima adalah wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi.
Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyeda Yahya, menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan konstituen Dewan Pers untuk menyiapkan data wartawan yang layak menerima bantuan
Kebijakan ini disambut positif oleh kalangan pers, terutama oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.
Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengungkapkan bahwa program ini sangat dinantikan, mengingat masih banyak wartawan di Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal layak.
“Saya kira, lebih dari 50 persen wartawan di Indonesia belum memiliki rumah sendiri,” ujar Hendry dalam pertemuan resmi bersama Menteri Maruarar Sirait, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafidz, Kepala BPS Amalia A. Widyasanti, pimpinan Tapera, dan Direktur BTN, di Wisma Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
#sdo/bin
