sumatrazone

Ketika Bendahara Terlalu Banyak Bicara

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3im94iSalESCcQxQmK-y8V6dNZ7fom84fBkB0WbySSMCU4Lzw5f_-jbvH1AtYaSBece-JSAlZ0aFJBb6ZhCDxTRdXprxtE2_Tj1B8YtB1vGsFBqKh_bzRLrjUR_2kx2HKO0Rs3XmbrLLtsWOmlldzyN8ID7sYfwsAB_6RhqN8h12cbmuXYTvwIq4wSw/s768/Ketika%20Bendahara%20Terlalu%20Banyak%20Bicara.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="411" data-original-width="768" height="342" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3im94iSalESCcQxQmK-y8V6dNZ7fom84fBkB0WbySSMCU4Lzw5f_-jbvH1AtYaSBece-JSAlZ0aFJBb6ZhCDxTRdXprxtE2_Tj1B8YtB1vGsFBqKh_bzRLrjUR_2kx2HKO0Rs3XmbrLLtsWOmlldzyN8ID7sYfwsAB_6RhqN8h12cbmuXYTvwIq4wSw/w640-h342/Ketika%20Bendahara%20Terlalu%20Banyak%20Bicara.jpg" width="640" /></a></div> Catatan Cak AT Purbaya mengaku “kecele”, menyebut ada “banyak kekurangan” dalam pertanggungjawaban MBG, dan ingin efisiensi anggarannya. Apakah keterusterangan punya harga politik? TAK sedikit penguasa yang kehilangan jabatan karena gagal mencapai target. Banyak juga lainnya yang tersingkir karena terlibat masalah.Purbaya Yudhi Sadewa tersingkir dari kursi Menteri Keuangan pada 14 September 2026, entah kenapa. Siang itu, ironinya, ia sendiri sedang menjelaskan surat utang pemerintah di Gedung DPR/MPR Senayan.Di tengah rapat bersama DPD RI itu, tiba-tiba seorang pimpinan menyelanya: ada telepon untuk sang menteri. Rapat pun diskors beberapa menit. Tak lama kemudian, di Istana, Presiden melantik Suahasil Nazara sebagai penggantinya.Tampak ada ironi kecil dalam adegan itu. Seorang bendahara negara sedang berbicara tentang utang, tapi yang datang justru kabar yang mungkin mengubah “modal politik”-nya menjadi utang pertanggungjawaban.Kita belum tahu persis apa isi telepon ke Purbaya tersebut. Namun, suasana itu terasa seperti metafora yang terlalu rapi untuk diabaikan. Di pemerintahan, seseorang bisa masih memegang mikrofon ketika kekuasaan sudah mulai memindahkan kursinya.Jangankan kita, Purbaya pun mungkin belum tahu apakah ia dilepas karena kinerja, perbedaan arah kebijakan, persoalan koordinasi, atau sebab lain.Namun, ada satu hal yang menarik untuk diperiksa. Antara lain, cara Purbaya berbicara tentang masalah pemerintah, terutama program unggulan Presiden.Purbaya bukan pejabat yang selalu membungkus persoalan dengan plastik bahasa birokrasi. Ia kadang berbicara seperti teknokrat yang lupa bahwa mikrofon menteri memiliki daya ledak politik.Pada 22 Juni 2026, ketika membahas pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), ia mengaku kecolongan. Ia bahkan menggunakan kata kecele.Menurutnya, ia telah menolak pengadaan tersebut, tapi barang itu tetap dibeli. Ia juga menyatakan telah menindak pihak Kementerian Keuangan yang meloloskan anggaran itu.Kata kecele mungkin biasa dalam percakapan warung kopi. Tetapi ketika keluar dari mulut Menteri Keuangan, ia berubah menjadi pengakuan resmi bahwa sistem yang berada di bawah tanggung jawabnya tidak sepenuhnya bekerja.Dalam birokrasi, kalimat seperti “terdapat kelemahan dalam mekanisme pengawasan” terdengar aman. Kata “Saya kecele” memang terdengar lebih manusiawi, tetapi juga lebih telanjang.Kata tersebut membuka celah bagi publik untuk bertanya: siapa yang lalai, bagaimana prosesnya, dan mengapa pejabat yang bertanggung jawab tidak mengetahuinya sejak awal?Purbaya tidak berhenti di sana. Pada 26 Juni, ketika membicarakan efisiensi anggaran MBG, ia mengatakan, “Kalau saya maunya nol, tapi nggak bisa kan, (anggarannya) sudah keluar.” Ia segera menambahkan bahwa program itu bagus dan pelaksanaannya perlu diperbaiki.Secara fiskal, pernyataan itu masuk akal. Menteri Keuangan memang wajib mencari efisiensi. Program yang baik tidak memperoleh kekebalan dari pemeriksaan anggaran hanya karena menyandang nama program unggulan Presiden.Tetapi politik memiliki telinga yang berbeda dari akuntansi. Bagi teknokrat, “anggaran masih bisa diefisienkan” berarti pengelolaan harus lebih cermat. Sementara bagi pengusung program, kalimat itu bisa terdengar seperti pertanyaan terhadap skala, desain, atau pelaksanaan program.Lalu, pada 12 Agustus, Purbaya menyatakan Kementerian Keuangan menemukan “banyak kekurangan” dalam pertanggungjawaban keuangan MBG di daerah. Ia mengatakan temuan itu akan disampaikan kepada Badan Gizi Nasional untuk perbaikan.Sekali lagi, substansinya bukan sesuatu yang semestinya memalukan. Justru program besar dengan uang publik yang besar membutuhkan pengawasan besar.Masalahnya, Purbaya mengucapkannya secara terbuka. Ia tidak hanya berbicara tentang anggaran, tetapi juga memperlihatkan bahwa program prioritas pemerintah masih menghadapi persoalan tata kelola.Di sinilah karakter Purbaya menjadi relevan. Ia tampaknya percaya bahwa tugas Menteri Keuangan bukan hanya menyediakan uang, melainkan juga mengatakan ketika uang itu bermasalah.Namun, dalam pemerintahan, keterusterangan teknokratis kadang bertabrakan dengan kebutuhan menjaga keseragaman pesan politik.MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bukan sekadar pos belanja. Keduanya merupakan bagian penting dari agenda Prabowo.Karena itu, setiap kritik mengenai efisiensi, pertanggungjawaban, atau kelemahan pelaksanaan mudah memperoleh dimensi politik yang lebih besar daripada isi teknisnya.Apakah Purbaya menentang MBG? Tidak ada bukti yang mendukung kesimpulan itu. Ia bahkan pernah mengatakan program tersebut bagus.Apakah ia menolak KDMP? Juga tidak. Yang tampak dari pernyataannya justru upaya memastikan program-program itu tidak menjadi beban fiskal yang tak terkendali.Namun, membela tujuan sebuah program tidak selalu berarti membenarkan seluruh cara pelaksanaannya.Dan di situlah seorang Menteri Keuangan bisa menjadi suara yang tidak selalu nyaman didengar.Apakah ketidaknyamanan itu menjadi alasan Purbaya diganti? Kita belum tahu.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9VUQ3mAydZfdBfnMFk4VkyDmhRZ4_9A4Q2KnzOr6MzuA7_HjiYchMn9ncDteeAE0dC7E7RZ90UWG09CvKsIpSMRw_oRik0wLj82uvI1mqL56rtAEyLhUo58gwX8_FBocivOybaBZ8rI9OWM1oafBV5CtPezFDiDs4lkfgRpRjYatlLaf45dHMY3zAlQ/s1536/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9VUQ3mAydZfdBfnMFk4VkyDmhRZ4_9A4Q2KnzOr6MzuA7_HjiYchMn9ncDteeAE0dC7E7RZ90UWG09CvKsIpSMRw_oRik0wLj82uvI1mqL56rtAEyLhUo58gwX8_FBocivOybaBZ8rI9OWM1oafBV5CtPezFDiDs4lkfgRpRjYatlLaf45dHMY3zAlQ/w640-h426/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" width="640" /></a></div> Tidak ada penjelasan resmi yang menyatakan bahwa Presiden memberhentikannya karena pernyataan tentang MBG, KDMP, atau gaya komunikasinya. Tidak ada pula bukti publik bahwa Prabowo secara pribadi tersinggung oleh ucapan tertentu.Tetapi pertanyaan itu tetap sah diajukan. Sebab, Purbaya bukan hanya mengeluarkan kebijakan. Ia juga mengeluarkan kalimat-kalimat yang kadang membuka persoalan internal pemerintah kepada publik.Dalam kasus motor listrik MBG, misalnya, jawabannya tentang “kecele” dan “tebak saja sendiri” ketika ditanya soal pencopotan pejabat memperlihatkan gaya komunikasi yang jauh dari bahasa resmi yang biasanya sangat terukur.Di sinilah kita perlu membedakan dua hal. Pejabat yang terlalu banyak bicara belum tentu pejabat yang salah.Tapi pejabat yang berbicara tanpa koordinasi juga bisa menciptakan masalah yang tidak perlu. Keterbukaan dapat memperkuat akuntabilitas, tetapi ceplas-ceplos dapat mengacaukan pesan kebijakan.Pemerintahan yang sehat tidak membutuhkan menteri yang bisu. Menteri Keuangan justru harus berani mengatakan bahwa anggaran bocor, prosedur lemah, atau program perlu diefisienkan.Namun keberanian itu harus berjalan bersama ketelitian. Data harus benar, konteks harus lengkap, dan kritik terhadap lembaga lain harus melalui koordinasi yang layak.Karena itu, jika pergantian Purbaya memang berkaitan dengan gaya komunikasinya, persoalannya bukan semata-mata bahwa ia terlalu jujur.Bisa jadi persoalannya adalah cara menyampaikan kejujuran itu dalam sebuah pemerintahan yang menuntut disiplin pesan.Kita belum memiliki bukti untuk menetapkan bahwa itulah sebabnya ia diganti. Tapi kita juga tidak perlu berpura-pura bahwa gaya bicara pejabat tidak pernah berpengaruh terhadap nasib politiknya.Kita belum dapat memastikan alasan penggantian Purbaya. Tapi dalam pemerintahan yang mengelola uang rakyat, pertanyaan tentang siapa yang boleh bicara, apa yang boleh dikatakan, dan kapan harus mengatakannya, sama pentingnya dengan pertanyaan tentang siapa yang memegang uang. (*)@SignatureCak AT – Ahmadie ThahaMa’had Tadabbur al-Qur’an, 15/9/2026-000- <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP6i5PIdVm6-shZWGF2Pdsu-OgS9PbFwKLqQ_Jt1mS_iMQUhGE9QudgLaB5b0RJaTZkFBCWugwdY1jZTOnpA_Tnld9X5H7HzbfnPdn4V0fDF7qUTAQMSw8Xg-5rwrLSZ2zWAWUL2AsKWwYZaRgP8QLOTrfrlHiDrP0sJFdZjTOL4_Pt-ehZd3FzUa48A/s719/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="716" data-original-width="719" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiP6i5PIdVm6-shZWGF2Pdsu-OgS9PbFwKLqQ_Jt1mS_iMQUhGE9QudgLaB5b0RJaTZkFBCWugwdY1jZTOnpA_Tnld9X5H7HzbfnPdn4V0fDF7qUTAQMSw8Xg-5rwrLSZ2zWAWUL2AsKWwYZaRgP8QLOTrfrlHiDrP0sJFdZjTOL4_Pt-ehZd3FzUa48A/w640-h638/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Ketika Bendahara Terlalu Banyak Bicara

Catatan Cak AT Purbaya mengaku “kecele”, menyebut ada “banyak kekurangan” dalam pertanggungjawaban MBG, dan ingin efisiensi anggarannya. Apa...

Baca selengkapnya »

Yeah, Baru Dipuji, Malah Diganti, Nasibmu Purbaya

Yeah, Baru Dipuji, Malah Diganti, Nasibmu Purbaya

Rosadi Jamani WADUH, Kang Purbaya! Baru juga dipuji setinggi langit, eh… kursinya sudah disuruh turun ke bumi. Prabowo bilang, kalau ada Pur...

Baca selengkapnya »

Sebelum Dicopot, Menkeu Purbaya Ungkap Dugaan Permainan Dalam Pengawasan Perpajakan di Ruang Rapat DPD RI!

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbcuRUxN1N32DRaXQWRY_imJaosHkRyKhTvuyJPbYIPNmJL_5g16IFcw0qOtY4eBXmxSTRWZfRdRfvqQ8djIe6lgFLzOGvNY4nqJaqhspIhveFc8dN56A3op7nQxnU0urfQpx5E0O8uLlKwUCbDKVLSMYaspK6Vn5g76pJOS3-3_jY4XISh3YcnAH1ig/s341/Purbaya%20Ungkap%20Ada%20Petugas%20Pajak%20yang%20'Main'.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="209" data-original-width="341" height="392" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbcuRUxN1N32DRaXQWRY_imJaosHkRyKhTvuyJPbYIPNmJL_5g16IFcw0qOtY4eBXmxSTRWZfRdRfvqQ8djIe6lgFLzOGvNY4nqJaqhspIhveFc8dN56A3op7nQxnU0urfQpx5E0O8uLlKwUCbDKVLSMYaspK6Vn5g76pJOS3-3_jY4XISh3YcnAH1ig/w640-h392/Purbaya%20Ungkap%20Ada%20Petugas%20Pajak%20yang%20'Main'.jpg" width="640" /></a></div> JAKARTA -- Beberapa saat sebelum dicopot, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya dugaan permainan dalam pengawasan perpajakan. Purbaya menyoroti ada 40 pabrik baja asal China yang beroperasi di Indonesia tidak membayar pajak secara utuh.Hal ini disampaikan Purbaya saat rapat kerja dengan DPD RI di Jakarta, Senin (14/9/ 2026), yang disiarkan melalui YouTube DPD RI. Seperti dilansir dari PikiranRakyat.com, Purbaya awalnya mengatakan masih terdapat kebocoran dalam sistem perpajakan dan kepabeanan yang perlu dibenahi.Soroti Kepatuhan Pajak 40 Pabrik Baja Asal China Ia kemudian menyoroti kepatuhan pajak sejumlah perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, yakni pabrik baja asal China. "Contohnya, ada 40 pabrik baja China di sini yang beroperasi, utamanya cash-basis, jadi bayar pajaknya sepersekianlah. Pegawainya juga enggak di sana semua, sebagian besar, dan untungnya enggak ke kita (Indonesia)," kata Purbaya. Dia menilai praktik tersebut membuat persaingan antara perusahaan asing dan perusahaan domestik menjadi tidak adil. Pasalnya, perusahaan dalam negeri disebut membayar kewajiban pajaknya secara penuh."Karena persaingannya enggak cukup fair untuk perusahaan domestik. Perusahaan domestik bayar penuh, dia enggak bayar, cash basis, uangnya lari ke luar negeri," ujarnya. Purbaya kemudian mengaku memerintahkan pegawai pajak untuk memeriksa perusahaan-perusahaan tersebut. Namun, dia menyebut tidak ada satu pun perusahaan yang sebelumnya diperiksa. "Saya perintahkan pegawai pajak untuk periksa, satu pun enggak diperiksa. Jadi, dari situ saya gampang menyimpulkan, pasti mereka main sebagian," katanya. Menurut Purbaya, setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan potensi kewajiban pajak yang besar pada salah satu perusahaan. Dia menyebut satu perusahaan baja itu setidaknya memiliki utang pajak sekitar Rp200 miliar. Nilainya bahkan diperkirakan dapat mendekati Rp1 triliun apabila pemeriksaan dilakukan dengan lebih ketat. "Mereka punya utang ke saya minimal Rp200 miliar. Tapi kalau lebih ditekan, lebih ketat lagi, dengan aturan lebih ketat, itu mendekati Rp1 triliun satu perusahaan," tutur Purbaya. Purbaya Janji Benahi Pengawasan PajakPurbaya berjanji pembenahan perpajakan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan negara. Pemerintah juga ingin menciptakan persaingan usaha yang lebih adil bagi perusahaan domestik. Dia berharap perusahaan dalam negeri dapat berkembang sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar. <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHZ12wuIRe_wGE3ZO_8_35TQjWbo5nYj7_MRhDv3XmGclOO0Vmhx53TdlOzppE4CT6k58qOp6lExszVPdOh5f4bopWj_N_w9HYdLidH9l6P0ZsjfwzfV-ez4fZgh9clZUV0GlDn3URK6lEqxoRdNYOJFfwwuva6ZF00f261isQq6ToZVoc6iZPpKR8AQ/s1536/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHZ12wuIRe_wGE3ZO_8_35TQjWbo5nYj7_MRhDv3XmGclOO0Vmhx53TdlOzppE4CT6k58qOp6lExszVPdOh5f4bopWj_N_w9HYdLidH9l6P0ZsjfwzfV-ez4fZgh9clZUV0GlDn3URK6lEqxoRdNYOJFfwwuva6ZF00f261isQq6ToZVoc6iZPpKR8AQ/w640-h426/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" width="640" /></a></div> "Pertama tadi meningkatkan pendapatan, yang kedua membuat persaingan lebih fair untuk pengusaha domestik sehingga pengusaha pajak domestik bisa hidup dan terjadi penciptaan lapangan kerja yang lebih besar," katanya. Purbaya mengatakan pembenahan juga dilakukan terhadap cara kerja aparat dalam menghimpun penerimaan pajak. Dia mengakui langkah tersebut dapat menimbulkan keributan, tetapi pemerintah akan tetap melanjutkannya. "Memang ada keribut-keributan sedikit, tapi enggak apa-apa. Karena orang perusahaan-perusahaan saya itu menghina saya," ujar Purbaya. Dia juga menyinggung adanya anggapan dari sejumlah perusahaan bahwa aturan di Indonesia dapat diabaikan selama terdapat pihak yang bisa dibayar. Menurut Purbaya, praktik semacam itu merupakan penghinaan terhadap Indonesia dan tidak boleh dibiarkan. "Dia bilang gini, 'nggak ada gunanya kita ikuti peraturan Indonesia, orang Indonesia enggak akan bisa berubah, dibayar selesai'. Itu kan menghina kita, Pak," kata Purbaya. Purbaya menegaskan dirinya tidak akan memberikan kompromi terhadap praktik semacam itu. Pembenahan pengawasan pajak dan Bea Cukai, menurut dia, akan terus dilakukan pemerintah untuk menutup kebocoran sekaligus memperbaiki iklim persaingan usaha di Indonesia. "Kita akan hantam yang begitu-begitu. Walaupun saya kelihatan ketawa, kan adalah kekurangan ajar. Jadi, itu yang itu saya enggak ada, enggak ada kompromi yang seperti itu," ujar pria yang kala itu masih berkapasitas bendahara negara tersebut.#pkr/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBEbpoWarMHE8L6BxZClZ7t6gygC90aSFIqiemTiTO2bBY-Sck-dGhMm9TPsIFpY335tA_h3sT1zWCgmJ_JxJDO2jaMlMS5GZyjh-XShrv5IHMoU9oYdel3SqIhzhNRQ8CKtGMuWwuMWJlPsGvqNO9CBI0uAp9Sc8Q1cH2nC_R6nbTavgkJ28IPYSXqQ/s2733/Yuuk%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1876" data-original-width="2733" height="440" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBEbpoWarMHE8L6BxZClZ7t6gygC90aSFIqiemTiTO2bBY-Sck-dGhMm9TPsIFpY335tA_h3sT1zWCgmJ_JxJDO2jaMlMS5GZyjh-XShrv5IHMoU9oYdel3SqIhzhNRQ8CKtGMuWwuMWJlPsGvqNO9CBI0uAp9Sc8Q1cH2nC_R6nbTavgkJ28IPYSXqQ/w640-h440/Yuuk%20jadi%20biro%20perwakilan%20sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Sebelum Dicopot, Menkeu Purbaya Ungkap Dugaan Permainan Dalam Pengawasan Perpajakan di Ruang Rapat DPD RI!

JAKARTA -- Beberapa saat sebelum dicopot, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya dugaan permainan dalam pengawasan perpajak...

Baca selengkapnya »

Prabowo Copot Purbaya, Angkat Suahasil Nazara Jadi Menkeu Baru

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghxR3ooaaqKmKKuEihzxe1O07w0ijPtUl4vWJ5CGs7Ut3BIivXP0KGpc3AaD4b4hWMhHPpsaHA5dkqUZ7PjP7vr0QKVJR4nXosP_tE4TXGzdtk1kqUagNtAB7itvXSJKLbloWNtseL3er4QTE6LbtwuN74nNSgrvTilKd74YsLflIV2v0cTIReWEJEfw/s4096/Purbaya%20Dicopot.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2304" data-original-width="4096" height="360" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEghxR3ooaaqKmKKuEihzxe1O07w0ijPtUl4vWJ5CGs7Ut3BIivXP0KGpc3AaD4b4hWMhHPpsaHA5dkqUZ7PjP7vr0QKVJR4nXosP_tE4TXGzdtk1kqUagNtAB7itvXSJKLbloWNtseL3er4QTE6LbtwuN74nNSgrvTilKd74YsLflIV2v0cTIReWEJEfw/w640-h360/Purbaya%20Dicopot.jpg" width="640" /></a></div> JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri keuangan (menkeu) pada Senin (14/9/2026). Sebagai pengganti, Sang Kepala Negara menunjuk Suahasil Nazara sebagai Bendahara Negara.Hal itu sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 97p Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029."Demi Tuhan Saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab kiranya Tuhan menolong saya," ujar Suahasil saat bersumpah dalam pelantikannya sebagai menkeu baru oleh Prabowo di Istana Kepresidenan.Pria yang lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1970 itu adalah seorang ekonom ulung dengan latar belakang akademis dan pengalaman profesional yang luas di bidang ekonomi.Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1994. Kemudian, Suahasil melanjutkan pendidikannya dengan meraih gelar Master of Science dari Cornell University, Amerika Serikat, pada tahun 1997.Selain mengajar sebagai dosen di Universitas Indonesia, Suahasil pernah menjadi Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI pada 2010-2015 dan Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014.Sementara itu, Purbaya menjabat sebagai menkeu sejak 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2biGgGWDHXr65s_Oh_x9ESL8uU__C5JHYYFB9xfoYr5HPujcrp0BGwb7UA44YsZ3Bp4eKDxApu4AQlHF7FSeeW6-TOGDZ5IKPyORS7PrS4ruPMCuWfKShx-mZR5KxdO6R_oxVAq2AhqFTkPgXhWueH6Xu54MnhXaCQfkpcGER25jeVbUFR91UnhnrOA/s1536/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2biGgGWDHXr65s_Oh_x9ESL8uU__C5JHYYFB9xfoYr5HPujcrp0BGwb7UA44YsZ3Bp4eKDxApu4AQlHF7FSeeW6-TOGDZ5IKPyORS7PrS4ruPMCuWfKShx-mZR5KxdO6R_oxVAq2AhqFTkPgXhWueH6Xu54MnhXaCQfkpcGER25jeVbUFR91UnhnrOA/w640-h426/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" width="640" /></a></div> Ia merupakan lulusan Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat (AS) dan pernah mengisi beberapa posisi, di antaranya Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Mei 2018-September 2020).Ia juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016 - Mei 2018), Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015-Juli 2016).Pria kelahiran Kota Bogor, 7 Juli 1964 ini juga sempat menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (April 2015-September 2015), Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2010-2014), Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010-2014), hingga Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking), yang lebih dikenal dengan "Pokja IV", di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Juni 2016-sekarang).Kemudian, Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (2016-sekarang) dan Anggota Indonesia Economic Forum (2015-sekarang).Sebelum terjun di pemerintahan, Purbaya memulai karier sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989-1994), Senior Economist di Danareksa Research Institute (Oktober 2000-Juli 2005), Direktur Utama PT Danareksa Securities (April 2006-Oktober 2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (Juli 2005-Maret 2013), dan Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (Maret 2013-April 2015).#cnn/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhztZiFNL6f0jxEH1ucxXw8bkqP52tSpidIaFSXmMNEGWHccba_6P8unVdPiu7k99oLAqhFNO9FpdNx-ujTMQFx2nML9e6HMDENwKg3JQvdCw32IgEajRBNnXKVqvGHHS7wIAc3LIe_jbnbCZsHpQdAY2HfjPB7oWHc_RKzADNP2LPdrHrayF6dlF9JjA/s719/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="716" data-original-width="719" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhztZiFNL6f0jxEH1ucxXw8bkqP52tSpidIaFSXmMNEGWHccba_6P8unVdPiu7k99oLAqhFNO9FpdNx-ujTMQFx2nML9e6HMDENwKg3JQvdCw32IgEajRBNnXKVqvGHHS7wIAc3LIe_jbnbCZsHpQdAY2HfjPB7oWHc_RKzADNP2LPdrHrayF6dlF9JjA/w640-h638/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Prabowo Copot Purbaya, Angkat Suahasil Nazara Jadi Menkeu Baru

JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto mencopot Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri keuangan (menkeu) pada Senin (14/9/2026). Sebagai penggan...

Baca selengkapnya »

Curhatan Bos Gudang Garam:' Rokok Rp26 Ribu tapi Rp19 Ribu Habis untuk Cukai dan Pajak

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4Ol76vuF0i8YRc4dvRrpvS6l4fgyU_SsIimK3eqLogMx_1vYTpAiUtpa4mqgm93sEncoDdoGg2rdZxADBFH3fvUllQmwA0r6BtbRkLUv4lI2eeBy3MVTs3rc3on_P96oAt-776YNN88SBp3yyuoGTPPyaqspk1UYkOw1_unLq75hIbTcb0rlubHiIiA/s960/Bos%20gudang%20garam%20curhat.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="640" data-original-width="960" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4Ol76vuF0i8YRc4dvRrpvS6l4fgyU_SsIimK3eqLogMx_1vYTpAiUtpa4mqgm93sEncoDdoGg2rdZxADBFH3fvUllQmwA0r6BtbRkLUv4lI2eeBy3MVTs3rc3on_P96oAt-776YNN88SBp3yyuoGTPPyaqspk1UYkOw1_unLq75hIbTcb0rlubHiIiA/w640-h426/Bos%20gudang%20garam%20curhat.webp" width="640" /></a></div> JAKARTA — Manajemen PT Gudang Garam Tbk (GGRM) mengungkap beratnya tekanan yang dihadapi industri rokok legal di tengah tingginya beban cukai dan maraknya peredaran rokok ilegal.Direktur Gudang Garam Heru Budiman memberikan gambaran mengenai struktur harga rokok sigaret kretek mesin (SKM) isi 12 batang yang dijual sekitar Rp26.000 per bungkus.Dari harga tersebut, sekitar Rp19.000 harus dialokasikan untuk berbagai pungutan terkait cukai dan pajak. Dengan demikian, nilai yang tersisa bagi perusahaan sekitar Rp7.000 per bungkus.Heru menegaskan bahwa angka tersebut bukan merupakan keuntungan bersih Gudang Garam.“Net sales proceeds, bukan keuntungan ya,” kata Heru dalam Public Expose Live 2026, Kamis (10/9/2026).Nilai tersebut masih harus digunakan untuk menutup berbagai biaya perusahaan, mulai dari pembelian bahan baku, tenaga kerja, proses produksi, distribusi hingga biaya operasional lainnya.Rokok Ilegal Dijual Jauh Lebih MurahTekanan terhadap produsen rokok legal semakin besar ketika mereka harus bersaing dengan produk tanpa pita cukai.Menurut Heru, rokok ilegal dapat dijual di kisaran Rp12.000 hingga Rp15.000 per bungkus karena produsennya tidak menanggung kewajiban cukai seperti perusahaan resmi.Selisih harga yang lebar membuat produsen legal menghadapi dilema dalam menentukan harga jual.Jika harga dinaikkan terlalu tinggi, konsumen berpotensi beralih ke produk yang lebih murah. Namun, perusahaan tetap membutuhkan ruang untuk menutup biaya produksi dan menjaga kelangsungan bisnis.Kondisi tersebut semakin terasa di tengah kecenderungan konsumen melakukan downtrading, yakni berpindah dari produk dengan harga lebih tinggi ke rokok yang lebih murah.Berdasarkan data yang dipaparkan perusahaan, total pungutan cukai, PPN dan pajak rokok pada 2026 untuk SKM Golongan I kemasan 12 batang mencapai sekitar Rp19.071.Sementara itu, beban pungutan pada sigaret kretek tangan atau SKT tercatat lebih rendah, yakni sekitar Rp6.837.Penjualan Gudang Garam TurunTekanan pasar tersebut terlihat dalam kinerja penjualan Gudang Garam sepanjang semester I 2026.Pendapatan perusahaan tercatat sekitar Rp41,18 triliun, turun 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp44,37 triliun.Volume penjualan rokok juga turun sekitar 13,6 persen menjadi 20,5 miliar batang.Meski pendapatan dan volume penjualan melemah, Gudang Garam masih membukukan laba sekitar Rp2,98 triliun pada semester I 2026.Angka tersebut meningkat sekitar Rp120 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.Perbaikan laba antara lain ditopang oleh penyesuaian harga jual, penurunan beban usaha, serta berkurangnya biaya bunga.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifurwjwXbYWAyTlAd_DhzaOu_pzuVLXsjfBZTwX2KMIBNCicjoccTSNEt7AgIpiYJ5Ch1VnG2Ct4WVL9w7T2xhFXpSyV89DpmHyHT6ypA783MnuWCBKZKb7Ch7mTtnC3l85YU7XTnLe45vgLeHuOpz3JhVaevpoJ2XHHFmdgYzAVjVkVLj1a9zUlUCXw/s1536/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1024" data-original-width="1536" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifurwjwXbYWAyTlAd_DhzaOu_pzuVLXsjfBZTwX2KMIBNCicjoccTSNEt7AgIpiYJ5Ch1VnG2Ct4WVL9w7T2xhFXpSyV89DpmHyHT6ypA783MnuWCBKZKb7Ch7mTtnC3l85YU7XTnLe45vgLeHuOpz3JhVaevpoJ2XHHFmdgYzAVjVkVLj1a9zUlUCXw/w640-h426/Kost%20Putri%20Super%20Eksklusif%20di%20Padang.jpg" width="640" /></a></div> Rokok Ilegal Masih Menjadi TantanganPada saat yang sama, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di berbagai daerah.Bea Cukai Jakarta pada September 2026 melaporkan pengamanan lebih dari 10,7 juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara sekitar Rp8,04 miliar.Sementara di wilayah Lampung dan Bengkulu, Bea Cukai Sumatera Bagian Barat mencatat ratusan penindakan dengan barang bukti mencapai puluhan juta batang rokok ilegal sepanjang 2026.Besarnya peredaran produk ilegal menjadi perhatian industri karena menciptakan persaingan harga yang tidak seimbang dengan produsen yang menjalankan kewajiban cukai dan perpajakan.Gudang Garam pun memilih berhati-hati menentukan strategi harga pada semester II 2026.Perusahaan harus menjaga keseimbangan antara harga jual, volume penjualan dan profitabilitas, sekaligus menghadapi konsumen yang semakin sensitif terhadap harga.Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan industri rokok tidak hanya berkaitan dengan penjualan, tetapi juga menyangkut struktur cukai, perubahan pola konsumsi, serta peredaran rokok ilegal yang masih menjadi tantangan bagi industri dan pemerintah.#red/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicSZJ5X9Z3yg5WHV5FjbeBtr4u5Jp1-shc_12JdPk32ssKMy9-_5VjdXRDl4OTrU4Ie4Yfj78QBIL3no-DoR538xD9ZeudChd6q0TooTplOweiZ0-T6V6Rps3qdqLzYOv53PPkGdNbI8ZHupnKm7FCvgiZDBDVZpREBrvaetUH1kXMnGS2ImsmKH6jXA/s719/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="716" data-original-width="719" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicSZJ5X9Z3yg5WHV5FjbeBtr4u5Jp1-shc_12JdPk32ssKMy9-_5VjdXRDl4OTrU4Ie4Yfj78QBIL3no-DoR538xD9ZeudChd6q0TooTplOweiZ0-T6V6Rps3qdqLzYOv53PPkGdNbI8ZHupnKm7FCvgiZDBDVZpREBrvaetUH1kXMnGS2ImsmKH6jXA/w640-h638/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Curhatan Bos Gudang Garam:' Rokok Rp26 Ribu tapi Rp19 Ribu Habis untuk Cukai dan Pajak

JAKARTA — Manajemen PT Gudang Garam Tbk (GGRM) mengungkap beratnya tekanan yang dihadapi industri rokok legal di tengah tingginya beban cuka...

Baca selengkapnya »

Daun Kentut

Daun Kentut

Oleh Moh. Irham Zuhdi SEPINTAS pikiran sadar orang akan berasumsi bahwa istilah daun kentut membawa pesan jorok dan terbayang akan baunya ya...

Baca selengkapnya »

Ketika Bendahara Terlalu Banyak Bicara

Yeah, Baru Dipuji, Malah Diganti, Nasibmu Purbaya

Sebelum Dicopot, Menkeu Purbaya Ungkap Dugaan Permainan Dalam Pengawasan Perpajakan di Ruang Rapat DPD RI!

Prabowo Copot Purbaya, Angkat Suahasil Nazara Jadi Menkeu Baru

Curhatan Bos Gudang Garam:' Rokok Rp26 Ribu tapi Rp19 Ribu Habis untuk Cukai dan Pajak

Daun Kentut

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS