sumatrazone

Rupanya Karni Ilyas Pernah Tolak Tawaran jadi Jaksa Agung dari Presiden Megawati!

Rupanya Karni Ilyas Pernah Tolak Tawaran jadi Jaksa Agung dari Presiden Megawati!

KARNI Ilyas mengaku pernah ditawari jadi Jaksa Agung di masa pemerintahan Presiden Megawati. Tapi, sebagaimana diceritakan Tabloid NOVA edi...

Baca selengkapnya »

Anies Baswedan Terima Penghargaan Bersejarah di London

Anies Baswedan Terima Penghargaan Bersejarah di London

LONDON -- Anies Baswedan menerima The Freedom of the City of London, penghargaan sipil dengan tradisi yang tercatat sejak 1237. Prosesi berl...

Baca selengkapnya »

Penyelundupan Hukum: Autocratic Legalism, Dapatkah Dipidana?

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvgjBbJxxFHf0luXm2yuaYFX3BsuBQ7JQC7VQYY_Tf0o6odNDRXM66q_FNu1UvRpBgfPvwTcUVSdH6_n21vGS6dNHn8P8nxvcNmYYa_1OfAHuFPxDNL5v3KoqTs0xhAfj-0rUWV4rEo5Ub4-IBpH4bAuJrYUyNShbMv9rI-GoQf5D1JpW-ZRpXAHx8SQ/s2743/Penyelundupan%20Hukum.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="2181" data-original-width="2743" height="508" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgvgjBbJxxFHf0luXm2yuaYFX3BsuBQ7JQC7VQYY_Tf0o6odNDRXM66q_FNu1UvRpBgfPvwTcUVSdH6_n21vGS6dNHn8P8nxvcNmYYa_1OfAHuFPxDNL5v3KoqTs0xhAfj-0rUWV4rEo5Ub4-IBpH4bAuJrYUyNShbMv9rI-GoQf5D1JpW-ZRpXAHx8SQ/w640-h508/Penyelundupan%20Hukum.jpg" width="640" /></a></div> Dr. Wendy Melfa | Akademisi UBL, Pegiat Ruang Demokrasi (RuDem) FENOMENA ‘penyelundupan hukum’ kembali hadir dalam perkembangan hukum Indonesia pada pemeriksaan perkara permohonan pada Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 terkait persoalan keabsahan ijazah SMA atau sederajat Gibran Rakabuming Raka (GRR) sebagai calon Wakil Presiden yang mengikuti kontestasi Pilpres tahun 2024 lalu.Temuan HukumDiksi penyelundupan hukum tersebut terkait dengan ‘hadirnya’ Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 yang prosedur kehadirannya masih debatable dianggap tidak memenuhi kaidah dan tahapan, apalagi secara substansi ‘berasa’ menguntungkan salah satu pihak yang akan berkontestasi atau lebih tepatnya diduga untuk meloloskan GRR sebagai calon Wapres yang memenuhi persyaratan berkontestasi secara legal.Akar masalah dari fenomena yang diduga terdapat penyelundupan hukum itu sendiri berasal dari ada atau tidaknya ijazah (certifikat, atau penyebutan lainnya) sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA atau sederajat, hal mana menjadi salah satu persyaratan calon yang akan mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagaimana dinyatakan dalam UU Pemilu eksisting.Ketika fenomena itu diujikan melalui pemeriksaan perkara di MK, bahkan menjadi salah satu pertimbangan dalam putusannya, maka fenomena tersebut menjadi fakta hukum.Autocratic LegalismFenomena diksi penyelundupan hukum ini dapat terpenuhi (sampai batas waktu yang dianggap cukup) manakala terpenuhinya dua keadaaan; pertama, tidak dapat dibuktikan adanya ijazah atau penyebutan lainnya atas nama GRR yang menerangkan telah menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat. Kedua, dapat dibuktikan bahwa hadirnya Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 dimaksud tidak sesuai prosedur kehadirannya, dan secara substansi membawa kepentingan guna meloloskan salah satu pihak yang akan berkontestasi untuk dapat dinyatakan secara legal memenuhi persayaratan guna mengikuti Pilpres.Dalam perspektif tatanegara, hukum sesungguhnya digunakan sebagai alat pembatasan kekuasaan (limitation of power) yang bertujuan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat atas kekuasaan yang dimiliki penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, termasuk didalamnya terjamin dan terlindunginya hak asasi manusia.Dalam perkembangannya, hukum dapat diarahkan pada kecenderungan yang bersifat destruktif baru yaitu pergeseran fungsi hukum sebagai instrumen legalitas formal oleh ‘pemegang’ kekuasaan dengan jalan ‘disalahgunakan’ untuk melanggengkan agenda politik (kepentingan politik) penguasa. Inilah yang menurut Scheppele (2018) disebut autocratic legalism, di mana patologi (diksi medis: penyakit, penyimpangan) ketatanegaraan yang bermakna bekerjanya secara halus dan inkremental (proses, perubahan) dari dalam konstitusi itu sendiri untuk membuat ‘disfungsi’ dalam sistem, struktur, dan mekanisme penyelenggaraan negara.Mahfud MD dalam pendapatnya, autocratic legalism dipahami sebagai suatu kondisi ketika instrumen hukum dan prosedur pembentukan peraturan dimanipulasi oleh penguasa atau kelompok oligarki untuk melegalkan kepentingan politiknya (Instagram rmold.id, https://www.instagram.com). Pola ini adalah hal yang berbeda dengan pola otoritarianisme klasik yang merobohkan, mengganti atau melanggengkan tatanan melalui kudeta militer atau pembubaran parlemen secara paksa, Indonesiapun pernah mengalaminya dalam perjalanan sejarah ketatanegaraannya.Diksi ‘penyelundupan hukum’ disini berbeda dengan konsep hukum penyelundupan dalam ranah hukum positif sebagaimana yang dikenal sebagai penyelundupan barang (kepabeanan), penyelundupan manusia (human smuggling), penyelundupan orang/ perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan narkoba dan lainnya yang telah terdapat hukum yang mengatur atasnya, dan apabila terjadi pelanggaran, maka terdapat ancaman hukum pidana terhadap pelaku.Dampak penyelundupan hukum sebagai bentuk dari autocratic legalism, meskipun tidak terdapat sanksi dari hukum positif, namun praktik tersebut dapat mendatangkan akibat buruk bagi negara, masyarakat, dan perkembangan hukum itu sendiri, dalam bentuk; kemunduran demokrasi (democratic backsliding), pelemahan lembaga yang menjalankan fungsi pegawasan (APH, MK, Lembaga Peradilan), dapat menghadirkan ketidakpercayaan publik (public distrust), bahkan dapat menghadirkan kegaduhan sebagai reaksi atas respon sosial dan gerakan sipil berupa kritik akademisi, tekanan publik, unjuk rasa, penolakan moral dan lainnya dari kelas menengah dan pro-demokrasi.Dapatkah Dipidana?Terdapat sebuah adagium, ‘menegakan hukum tidak dengan cara melanggar hukum’, seseorang tidak dapat dipidana tanpa ada aturan yang telah lebih dahulu ada mengaturnya, hal ini dikenal sebagai asas Nulla Poena Sine Lege (tidak ada pidana tanpa hukum), hal ini merupakan inti dari asas legalitas pada aspek hukum pidana, selain itu hukum pidana berlaku asas tidak berlaku surut (retroaktif).Asas ini menyatakan bahwa hukum pidana tidak dapat diberlakukan secara mundur terhadap perbuatan yang dilakukan sebelum peraturan itu ada, jika kemudian apa yang pernah terjadi pada tahun 2024 lalu secara legal menurut hukum positif yang berlaku saat itu (sesuai PKPU), baru kemudian seandainya dinyatakan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur pidana pada saat sekarang (karena dapat dibuktikan terdapat penyelundupan hukum misalnya).Hukum pidana juga berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld), seseorang tidak dapat dipidana kecuali dirinya mempunyai kesalahan, baik disebabkan karena kesengajaan ataupun kealpaan.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitUFpsBIkYt4TOnTuQpM8otMlbJpdVgpJQH_qxyniRV_1g0vqiQKehzjqLOMWiSMf1oFo22chSYrMTY90TcpkDkVOAdGMpcyUdqo324mTeRSAccgcZzfHI6J30wQncuk9zFPrknh14agg8kANH_mIY89BxxkmBYPGVwaKpMioElGgcDEWfS-rWTMb8FA/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitUFpsBIkYt4TOnTuQpM8otMlbJpdVgpJQH_qxyniRV_1g0vqiQKehzjqLOMWiSMf1oFo22chSYrMTY90TcpkDkVOAdGMpcyUdqo324mTeRSAccgcZzfHI6J30wQncuk9zFPrknh14agg8kANH_mIY89BxxkmBYPGVwaKpMioElGgcDEWfS-rWTMb8FA/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> Bersandarkan pada prinsip hukum pidana tersebut, meskipun seandainya suatu saat dapat dibuktikan bahwa terdapat suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena kekuasaan/ jabatannya hal mana dapat dikatagorikan sebagai ‘penyelundupan hukum’ terhadap hadirnya Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023, seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, belum tentu dapat dipidana atas perbuatannya.Menjalankan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya tersebut dapat diperiksa atas dugaan pelanggaran etik karena telah bekerja secara tidak profesional, oleh lembaga DKPP yang mempunyai wewenang untuk memeriksa hal tersebut (kewenangan atributif).Terhadap hadirnya ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 jika kemudian terhadapnya terdapat kekeliruan yang nyata, baik disebabkan kehadirannya tidak sesuai dengan mekanisme/ prosedur hukum (secara formil) atau yang kemudian belakangan dikenal sebagai penyelundupan hukum, maupun disebabkan terdapat substansi peraturannya yang secara nyata bertentangan dengan ketentuan yang berada diatasnya, dan atau disebabkan substansi peraturannya tidak memenuhi rasa keadilan dan atau hanya menguntungkan salah satu pihak (secara materiil), maka ketentuan hukum mengatur untuk mengontrolnya/ mengevaluasinya melalui mekanisme pengujian terhadap peraturan (judicial review).Pengujian terhadap peraturan pada tingkatan UU/ Perpu terhadap UUD 1945 makan judicial review-nya melalui Mahkamah Konstitusi (MK), dan untuk peraturan perundangan-undangan pada tingkatan dibawah UU/ Perpu dapat diajukan kepada Mahkamah Agung (MA) RI, dalam hal ini untuk pengujian terhadap hadirnya Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 yang diduga terdapat penyelundupan hukum baik secara formil dan atau materiil dapat diajukan melalui MA RI. (*)#hatipena <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPZSd0ZC7YlkYGR5J_oPXc7DQ2enKPsNdLqSuu4X28ckQ6k5x0zU6YicelwTRZwy-BIrXf0o3d1Dvq2Ya3SZ-WRNwL5UCxwqTI1a7crokIyKxKB42Sj_T3maTBkn4N83g4eFc4K6gNIjJmUc3yq0ZTDGfb4Hk37Bb-kmiCkUbuW43e1vV4zSP4nh36vQ/s719/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="716" data-original-width="719" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPZSd0ZC7YlkYGR5J_oPXc7DQ2enKPsNdLqSuu4X28ckQ6k5x0zU6YicelwTRZwy-BIrXf0o3d1Dvq2Ya3SZ-WRNwL5UCxwqTI1a7crokIyKxKB42Sj_T3maTBkn4N83g4eFc4K6gNIjJmUc3yq0ZTDGfb4Hk37Bb-kmiCkUbuW43e1vV4zSP4nh36vQ/w640-h638/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Penyelundupan Hukum: Autocratic Legalism, Dapatkah Dipidana?

Dr. Wendy Melfa | Akademisi UBL, Pegiat Ruang Demokrasi (RuDem) FENOMENA ‘penyelundupan hukum’ kembali hadir dalam perkembangan hukum Indon...

Baca selengkapnya »

Terapi Berpikir Positif

Terapi Berpikir Positif

APA yang Anda alami hari ini adalah dampak dari pikiran Anda kemarin. Apa yang akan Anda alami esok hari adalah dampak dari pikiran Anda har...

Baca selengkapnya »

Razia Narkoba di Nipah - Kampung Nias Padang: 55 Orang Diamankan, Lebih Separuhnya Positif Sabu dan Ekstasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQzSR_IfJdOmFKYRLTpdREzaMmBU24VHLusOPvpLwwRED_wFAb9U6K5kDIpPW8NzJRPfUwEC0kIkGRgUol2X4texcgieoRpq2kI4kcaBlSrPOPt9toRC3sVjYB2HUxTpje7U_vwMndAeNautjU8UpkzdGDN0rcMQLrDUNtZwUguEHCMu8ryXVUPhP59A/s720/55%20orang%20diamankan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="398" data-original-width="720" height="354" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQzSR_IfJdOmFKYRLTpdREzaMmBU24VHLusOPvpLwwRED_wFAb9U6K5kDIpPW8NzJRPfUwEC0kIkGRgUol2X4texcgieoRpq2kI4kcaBlSrPOPt9toRC3sVjYB2HUxTpje7U_vwMndAeNautjU8UpkzdGDN0rcMQLrDUNtZwUguEHCMu8ryXVUPhP59A/w640-h354/55%20orang%20diamankan.jpg" width="640" /></a></div> PADANG -- Operasi gabungan pemberantasan narkotika yang melibatkan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat, TNI, Polda Sumatera Barat, Polresta Padang, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menyasar kawasan Jalan Nipah dan Jalan Kampung Nias, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pada Jumat (16/10/2026).Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 55 orang dari lokasi pemeriksaan. Hasil tes cepat terhadap mereka menunjukkan bahwa 29 orang dinyatakan positif menggunakan narkotika jenis sabu maupun ekstasi. Temuan ini menjadi perhatian serius dalam upaya menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Padang.Operasi gabungan tersebut merupakan bentuk sinergi lintas instansi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus menindaklanjuti persoalan penyalahgunaan narkotika yang berpotensi merusak kehidupan sosial.55 Orang Diamankan,  29 Dinyatakan PositifPemeriksaan yang dilakukan petugas di kawasan Jalan Nipah dan Jalan Kampung Nias menghasilkan temuan yang cukup mengkhawatirkan. Dari 55 orang yang diamankan, sebanyak 29 orang dinyatakan positif berdasarkan hasil pemeriksaan cepat narkotika.Hasil tersebut menjadi salah satu temuan utama dalam operasi yang berlangsung di wilayah Kecamatan Padang Selatan itu.Pemeriksaan cepat dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan penggunaan zat terlarang pada orang-orang yang diperiksa. Meski demikian, hasil tes cepat bukanlah satu-satunya dasar untuk menyimpulkan status hukum seseorang. Pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut tetap diperlukan sesuai prosedur yang berlaku.Petugas juga perlu menelusuri lebih jauh apakah temuan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika semata atau terdapat indikasi lain yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.Angka 29 orang positif dari total 55 orang yang diamankan menjadi perhatian utama dalam evaluasi operasi tersebut. Namun, informasi mengenai identitas, peran, serta status hukum masing-masing orang belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan yang tersedia.34 Orang Digelandang ke Kantor BNNP Sumbar Setelah pemeriksaan awal di lokasi, sebanyak 34 orang dibawa ke kantor BNNP Sumatera Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.Langkah tersebut dilakukan untuk mendalami hasil pemeriksaan awal serta menentukan tindak lanjut yang sesuai dengan kondisi masing-masing orang.Proses pemeriksaan lanjutan menjadi tahapan penting untuk memastikan penanganan berjalan berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan petugas.Dalam perkara narkotika, terdapat perbedaan mendasar antara orang yang diduga sebagai pengguna, orang yang diduga terlibat dalam peredaran, dan pihak yang belum terbukti melakukan pelanggaran. Karena itu, pendalaman terhadap setiap orang yang diamankan perlu dilakukan secara cermat.Hingga informasi yang tersedia, belum terdapat keterangan terperinci mengenai alasan seluruh 34 orang tersebut dibawa ke kantor BNNP, status pemeriksaan masing-masing, ataupun apakah ada pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.Petugas Gabungan Sita Sejumlah Barang BuktiSelain mengamankan puluhan orang, petugas gabungan juga menyita sejumlah barang bukti dari lokasi operasi.Barang bukti tersebut meliputi:Pil yang diduga ekstasi, yang perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan kandungan zatnya.Alat isap yang berisi sisa sabu, yang dapat menjadi bagian dari proses pemeriksaan dan pendalaman.Cartridge pod yang diduga mengandung etomidate, yang memerlukan pengujian lebih lanjut untuk memastikan kandungan di dalamnya.Penemuan berbagai barang tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyelidikan.Meski demikian, jenis, jumlah, berat, serta hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti belum dirinci dalam informasi yang tersedia. Oleh karena itu, kandungan setiap barang tetap perlu dipastikan melalui pemeriksaan yang berwenang.Khusus untuk cartridge pod yang diduga mengandung etomidate, pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan zat yang terkandung di dalamnya dan menentukan tindak lanjut berdasarkan hasil pengujian.Temuan ini juga menjadi pengingat bahwa produk yang bentuk luarnya menyerupai perangkat rokok elektronik tidak selalu dapat dinilai hanya dari tampilannya. Kandungan di dalamnya harus diperiksa untuk memastikan apakah terdapat zat yang dilarang atau berbahaya.Sinergi Lintas Instansi Kunci Pemberantasan NarkobaPelaksanaan operasi yang melibatkan BNNP Sumatera Barat, TNI, Polda Sumatera Barat, Polresta Padang, dan Satpol PP memperlihatkan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam menjaga keamanan wilayah.Setiap instansi memiliki kewenangan dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan tugas. Koordinasi tersebut diperlukan agar pemeriksaan, penertiban, pengamanan barang bukti, serta tindak lanjut terhadap orang-orang yang diamankan dapat berjalan sesuai ketentuan.Pemberantasan narkotika tidak cukup dilakukan melalui penindakan sesaat. Upaya berkelanjutan juga diperlukan melalui pengawasan, pencegahan, edukasi masyarakat, rehabilitasi bagi orang yang memenuhi kriteria, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana narkotika.Dengan pendekatan tersebut, upaya pemberantasan diharapkan tidak hanya menyasar persoalan yang terlihat di lapangan, tetapi juga membantu mencegah munculnya kembali masalah serupa.Dampak Narkoba Bukan Hanya Soal HukumPenyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan persoalan yang jauh lebih luas daripada sekadar pelanggaran hukum.Dampaknya dapat menjalar ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, hubungan keluarga, pendidikan, pekerjaan, hingga keamanan lingkunganKetika penyalahgunaan narkotika terjadi di suatu lingkungan, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa persoalan tersebut ditangani secara serius, profesional, dan berdasarkan bukti.Namun, penanganan juga harus memperhatikan perbedaan antara pengguna yang membutuhkan rehabilitasi dan pihak yang terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Pendekatan yang tepat diperlukan agar penegakan hukum berjalan beriringan dengan upaya pemulihan dan pencegahan.Karena itu, hasil operasi di kawasan Jalan Nipah dan Jalan Kampung Nias perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan menyeluruh, bukan sekadar berhenti pada pengamanan puluhan orang.<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5nTMYVAbS-m4Tbjt_ns6kjgZpQrLDsMYPCF6NXgPyz9ieBkjQBaJHXpx4YV1v7-Ao3Y6DxjjdKv_0jtbeaN63fPQ3ZQFnpYeR6O2vxxRggRRaJ6iq5Jm4ji6xf2UFjttsHVERvF-yOytFYK8jVmFc28yaNgOb12SUfJ58fz90zsvtM_fM10kyPAl-_w/s720/34%20orang%20digelandang%20ke%20kantor%20bnnp%20sumbar.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="402" data-original-width="720" height="358" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi5nTMYVAbS-m4Tbjt_ns6kjgZpQrLDsMYPCF6NXgPyz9ieBkjQBaJHXpx4YV1v7-Ao3Y6DxjjdKv_0jtbeaN63fPQ3ZQFnpYeR6O2vxxRggRRaJ6iq5Jm4ji6xf2UFjttsHVERvF-yOytFYK8jVmFc28yaNgOb12SUfJ58fz90zsvtM_fM10kyPAl-_w/w640-h358/34%20orang%20digelandang%20ke%20kantor%20bnnp%20sumbar.jpg" width="640" /></a></div> Masyarakat Diajak Aktif Laporkan Dugaan Peredaran NarkobaBNNP Sumatera Barat mengimbau masyarakat agar berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan setiap indikasi peredaran narkoba di sekitar tempat tinggal.Peran masyarakat dinilai penting karena warga merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan lingkungan sehari-hari. Informasi yang disampaikan secara tepat dapat membantu aparat melakukan penelusuran terhadap dugaan aktivitas yang melanggar hukum.Masyarakat diharapkan tidak mengambil tindakan sendiri ketika menemukan aktivitas yang mencurigakan. Pelaporan sebaiknya disampaikan melalui saluran resmi aparat berwenang agar dapat ditindaklanjuti secara aman dan profesional.Warga juga perlu menghindari penyebaran identitas, foto, atau tuduhan terhadap seseorang yang belum terbukti melakukan pelanggaran. Prinsip kehati-hatian penting untuk mencegah kesalahpahaman dan menjaga hak setiap orang selama proses pemeriksaan berlangsung.Penanganan Lanjutan Jadi PenentuOperasi gabungan pada Jumat (16/10/2026) tersebut menjadi salah satu langkah penertiban yang menyita perhatian di Kota Padang.Sebanyak 55 orang diamankan, 29 orang dinyatakan positif berdasarkan pemeriksaan cepat, dan 34 orang dibawa ke kantor BNNP Sumatera Barat untuk pemeriksaan lanjutan. Petugas juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.Namun, hasil akhir penanganan perkara ini masih bergantung pada pemeriksaan lanjutan, pengujian barang bukti, serta penentuan status hukum setiap orang berdasarkan bukti yang sah.Informasi mengenai kemungkinan adanya jaringan peredaran, asal-usul barang bukti, jumlah narkotika yang disita, dan pihak yang bertanggung jawab belum tersedia secara terperinci sehingga belum dapat disimpulkan.Publik kini membutuhkan kejelasan mengenai hasil pemeriksaan lanjutan dan langkah konkret aparat setelah operasi tersebut. Transparansi informasi yang tetap menghormati proses hukum akan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.Pada akhirnya, pemberantasan narkotika bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum. Dukungan keluarga, kepedulian masyarakat, edukasi yang berkelanjutan, serta penanganan yang adil dan profesional menjadi bagian penting untuk mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.#mon/bin <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB-PwinU8ea5u0LPtMaWS9U2A2opG-FdP2ZMMsrMFGOvAG3knziDnFA9P5vtO29jQ4Mjzf2TA00jT1gg8wRHNhT7ecPxFflKZox5aN8UkdhCAzVHII9s2Ww14HYdLb4SFNW9u-YU_JYSUOVVf0ywNrptn3K2w2f02SqpkqpUDJCjA6X1fpxYh7HCtNvQ/s705/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="416" data-original-width="705" height="378" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhB-PwinU8ea5u0LPtMaWS9U2A2opG-FdP2ZMMsrMFGOvAG3knziDnFA9P5vtO29jQ4Mjzf2TA00jT1gg8wRHNhT7ecPxFflKZox5aN8UkdhCAzVHII9s2Ww14HYdLb4SFNW9u-YU_JYSUOVVf0ywNrptn3K2w2f02SqpkqpUDJCjA6X1fpxYh7HCtNvQ/w640-h378/SUMATRAZONE%20dari%20sumatra%20membedah%20nusantara.JPG" width="640" /></a></div> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpxZcrZXtOlmKuI9Xs6kAV1RjfxF3fb0AmpP6hGVzcZCIIu2mJndbl3rdsxwlk7HJx73OPHyzse2iFRb-tw0r3MZA2hmvA1o9dQDmxHyZ3oEWNUXc-oQScDh7lLWtlOnFBazGG4CHSFFIxDSfjoiDxr9K_AzPJi4nophyphenhyphen9MO31hq20uyRCV4vIPxm1bg/s719/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="716" data-original-width="719" height="638" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpxZcrZXtOlmKuI9Xs6kAV1RjfxF3fb0AmpP6hGVzcZCIIu2mJndbl3rdsxwlk7HJx73OPHyzse2iFRb-tw0r3MZA2hmvA1o9dQDmxHyZ3oEWNUXc-oQScDh7lLWtlOnFBazGG4CHSFFIxDSfjoiDxr9K_AzPJi4nophyphenhyphen9MO31hq20uyRCV4vIPxm1bg/w640-h638/Publikasi%20dan%20Beriklan%20Cepat%20Hanya%20di%20Sumatrazone.jpg" width="640" /></a></div>

Razia Narkoba di Nipah - Kampung Nias Padang: 55 Orang Diamankan, Lebih Separuhnya Positif Sabu dan Ekstasi

PADANG -- Operasi gabungan pemberantasan narkotika yang melibatkan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat, TNI, Polda Sumat...

Baca selengkapnya »

Solok Selatan Siapkan RTH Padang Aro sebagai Fasilitas Ramah Anak dan UMKM

Solok Selatan Siapkan RTH Padang Aro sebagai Fasilitas Ramah Anak dan UMKM

SOLSEL, SUMBAR -- Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Pemkab Solsel) menyiapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Padang Aro sebagai fasilitas ramah...

Baca selengkapnya »

Rupanya Karni Ilyas Pernah Tolak Tawaran jadi Jaksa Agung dari Presiden Megawati!

Anies Baswedan Terima Penghargaan Bersejarah di London

Penyelundupan Hukum: Autocratic Legalism, Dapatkah Dipidana?

Terapi Berpikir Positif

Razia Narkoba di Nipah - Kampung Nias Padang: 55 Orang Diamankan, Lebih Separuhnya Positif Sabu dan Ekstasi

Solok Selatan Siapkan RTH Padang Aro sebagai Fasilitas Ramah Anak dan UMKM

Nasional

MANCANEGARA

PARIWARA

NKRIZONE

JABODETABEKZONE

LAMPUNGZONE

SUMSELZONE

BABELZONE

JAMBIZONE

KEPRIZONE

RIAUZONE

BENGKULUZONE

SUMUTZONE

ACEHZONE

SUMBARZONE

Limapuluh Kota

Kab. Padang Pariaman

Kota Padang

Kab. Pesisir Selatan

Kota Pariaman

DPRD Padang

TANAH DATAR

KAB. DHARMASRAYA

KAB. PASAMAN BARAT

KAB. PASAMAN

SAWAH LUNTO

KAB. SIJUNJUNG

KAB. SOLOK

KOTA SOLOK

Kota Padangpanjang

Kab. Solok Selatan

Kota Payakumbuh

Politik

EKBIS