Menurut dia, jika ijazah Joko Widodo tidak asli atau palsu, maka tidak mungkin suami dari Iriana Jokowi itu dapat menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan Presiden RI.
“Kalau ijazah palsu nggak mungkin lah jadi Wali Kota, Gubernur. Habis Gubernur, Presiden,” ujarnya pada Selasa (15/4/2025) sore.
Menurutnya, pihak yang mempertanyakan ijazah Jokowi sengaja membuat gaduh.
Dia meminta supaya tidak mencari masalah ijazah Joko Widodo.
“Intinya ijazah itu mulai Wali Kota Solo. Itu pakai ijazah kan. Habis Wali Kota Solo, Gubernur DKI pakai ijazah kan? Sekarang ributin palsu palsu. Kepalanya yang palsu!,” ujarnya.
Untuk diketahui, Joko Widodo menjabat sebagai Wali Kota Solo sejak 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012.
Puncak karier politiknya adalah saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama dua periode, yakni dari 20 Oktober 2014 hingga 20 Oktober 2024.
Diketahui, pada Rabu (16/4/2025) ini ada rencana aksi massa menggeruduk kediaman mantan Presiden Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo.
Massa berencana mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga kuliah
Aksi ini dilakukan di tengah munculnya keraguan soal keaslian ijazah Jokowi
Menanggapi rencana aksi massa hari ini, pada Selasa (15/4/2025) sore Hercules beserta ratusan anak buahnya yang berhimpun dalam ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya mendatangi rumah Jokowi di Solo.
Hercules pun mengingatkan negara ini negara hukum. “Negara ini negara hukum,” ungkapnya.
Ia meyakini ijazah Jokowi benar-benar asli. Sebab, selama menjabat Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI ijazah tidak pernah bermasalah.
“Itu ijazah apa? Ijazah benar kok. Udah pasti ijazah benar kok Wali Kota, Gubernur, Presiden. Orang ngapain sih ijazah palsu? ijazah palsu apa?,” tuturnya.
Menurutnya, mustahil Jokowi bisa mencalonkan diri jika ijazah yang dilampirkan palsu.
“Kalau ijazah palsu nggak mungkin lah jadi Wali Kota, Gubernur. Habis Gubernur, Presiden,” terangnya.
Ia pun mengungkapkan kekesalannya bagi pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Menurutnya, penyebaran isu ini hanya sensasi belaka.
Ia sendiri mengungkapkan tujuannya mengunjungi kediaman Jokowi semata hanya bersilaturahmi. Tak ada hal spesifik yang dibicarakan.
“Silaturahmi aja. Silaturahmi aja teman lama dari jaman beliau masih jadi Gubernur,” terangnya.
Jokowi digugat soal ijazah
Seperti diketahui, Jokowi digugat di Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo, Jawa Tengah, terkait perkara perbuatan melawan hukum.
Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 99/Pdt.G/2025/PN Skt.
Humas PN Kota Solo, Bambang Ariyanto, mengungkapkan bahwa gugatan tersebut diterima pada hari ini, Senin (14/4/2025).
"Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani atau mengadili adalah Ketua Majelis Hakim Putu Gde Hariadi," ujar Bambang.
Anggota Majelis Hakim dalam perkara ini adalah Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih.
Selain Jokowi, terdapat tiga tergugat lainnya, yaitu KPU Solo, SMA Negeri 6 Surakarta, dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Gugatan ini dilayangkan oleh sejumlah pengacara yang tergabung dalam kelompok bernama Tolak Ijazah Palsu Usaha Gakpunya Malu (TIPU UGM).
Koordinator Tim, M Taufiq menambahkan bahwa SMA 6 turut menjadi tergugat karena sering mengeklaim bahwa Jokowi merupakan lulusannya.
"Lalu, KPU itukan harus memverifikasi data saat pencalonan. Kelemahan utama KPU adalah hanya mendasarkan pada fotokopi yang dilegalisir," ujarnya.
Gugatan juga diajukan terhadap Universitas Gadjah Mada (UGM) karena telah mengeluarkan ijazah untuk Jokowi.
"Universitas Gadjah Mada ini kan juga mengeluarkan ijazah dan gelar kepada orang yang SMA-nya tidak beres, sehingga tidak menutup kemungkinan, insinyur-nya tidak beres. Kita gugat di PN Solo karena mayoritas tergugat ada di Solo," jelas Taufiq.
Proses hukum ini menjadi sorotan publik, mengingat posisi Jokowi sebagai presiden dan implikasi dari gugatan tersebut terhadap kredibilitasnya.
Tim Kuasa Hukum Jokowi enggan menunjukkan ijazah asli kepada publik, di tengah maraknya kabar ijazah palsu yang beredar di media sosial (medsos).
Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara beralasan, berdasarkan asas hukum, pembuktian harus dilakukan oleh pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu.
Lagipula ia melihat, permintaan pembuktian ijazah oleh penyebar rumor bukan untuk menguji kebenaran.
"Karena memang dari awal kami sudah melihat permintaan ini bukan untuk menguji kebenaran, lebih kepada untuk memojokkan dan kepentingan-kepentingan lainnya," kata Rivai dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/5/2025).
Rivai menuturkan, hal ini makin terbukti ketika pihak rektor dan dekan UGM menunjukkan salinannya.
Bukannya selesai, masalah ijazah Jokowi justru menimbulkan isu baru dan ramai di medsos.
Kendati begitu ia memahami, UGM melakukannya dengan iktikad baik agar tidak ada lagi perdebatan panjang.
"Yang terjadi bukan selesai, tapi yang terjadi adalah muncul isu baru. Font lah, foto lah, jadi ini sudah sesuai dengan dugaan kami, sehingga kami melihat ini hanya sekadar jebakan Batman," ucap Rivai.
"Tapi apapun itu kami menghormati, menghargai langkah yang dilakukan oleh pihak UGM, sebagai lembaga penerbit, mungkin itikadnya baik, agar isu ini selesai. Tapi betul, dugaan kami yang terjadi adalah semakin snowball," imbuhnya.
Lebih lanjut ia menyatakan, kuasa hukum hanya akan menunjukkan ijazah asli Jokowi jika memang diminta secara hukum.
Hal ini kata dia, sebagai pembuktian di ranah hukum, utamanya ketika gugatan kembali dilayangkan.
Isu soal ijazah palsu Jokowi belakangan kembali ramai di media sosial.
Masalah ijazah palsu ini mulai dibicarakan sejak dua tahun lalu hingga membuatnya tiga kali digugat ke pengadilan.
Namun, sepanjang tiga kali itu pula, kasus ini dimenangkan oleh Jokowi.
UGM pastikan ijazah Jokowi asli
Untuk kasus dugaan pemalsuan ijazah ini UGM memastikan keaslian ijazah Jokowi dan sesuai dengan fakta di lapangan setelah sebelumnya menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM.
Awalnya sejumlah orang yang tergabung dalam Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi Fakultas Kehutanan UGM untuk meminta klarifikasi, Selasa (15/4/2025).
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Wening Udasmoro, mengungkapkan bahwa pihaknya telah bertemu dengan tiga perwakilan TPUA, yaitu Roy Suryo, Rismon, dan dokter Tifa, pada Selasa (15/04/2025).
"Kami sebetulnya memberikan ruang 5 orang, tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami," kata Wening, Selasa.
Wening menegaskan bahwa UGM adalah institusi pendidikan yang selalu mematuhi peraturan akademik.
"Kami UGM ini adalah lembaga institusi pendidikan yang selalu mematuhi peraturan akademik, mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir," kata dia.
Menurut Wening, Jokowi tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM dan telah menyelesaikan studinya.
"Dalam kapasitas kami UGM, memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan," ungkapnya.
UGM juga memiliki dokumen lengkap yang mencakup ijazah SMA saat mendaftar hingga ujian skripsi Joko Widodo.
"Misalnya kami memiliki ijazah STTB waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain, termasuk proses verbal ketika ujian skripsi. Dan kami tadi juga membawa skripsi beliau," tuturnya.
Wening menambahkan bahwa teman-teman seangkatan Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM juga hadir dalam audiensi tersebut, membawa serta ijazah dan foto-foto saat wisuda.
"Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan. Terutama yang wisudanya bersamaan itu pada hadir dan mereka juga membawa skripsi-skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau. Plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen," ungkap dia.
Dalam konteks ini, Wening menegaskan bahwa UGM tidak berada di posisi membela siapapun, melainkan hanya menjelaskan berdasarkan dokumen yang ada.
"Menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen, ini mahasiswa kami dulu atau tidak? Dan lulus atau tidak? Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada 5 November 1985. Sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan," tuturnya.
Wening juga menyatakan bahwa UGM tidak akan terlibat dalam polemik yang terjadi, terutama di media sosial.
"Kita tidak akan masuk ke dalam polemik, terutama polemik di sosial media. Dasar kami bukan interpretasi pada apa yang disampaikan orang satu ke orang lain, tapi dasar kami adalah data yang kami punya," pungkasnya.
#trb/bin
