"Jika Jaksa Agung dengan Jampidsus tidak mampu menuntaskan dengan menangkap semua pihak terlibat, kami minta Jaksa Agung dengan Jampidsus dengan kesatria mengundurkan diri," kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).
Ia juga mendorong Kejagung menelisik kontrak kerja sama jangka panjang pengadaan minyak mentah antara perusahaan minyak Irak, State Organization for Marketing of Oil (SOMO) dan Pertamina sebanyak 3 juta barel minyak mentah Basrah perbulan. Pengadaan itu disebut masih berjalan.
Yusri mengungkapkan Ketua Umun ASPIRASI Mirah Sumirat telah menyatakan akan menurunkan ribuan pekerja berunjuk rasa ke Kejaksaan Agung agar mengusut tuntas perkara ini. Sebab, pekerja selama ini yang menjadi korbannya.
Pihaknya juga meminta Direksi Pertamina (Persero) dengan Subholding melakukan evaluasi dan perubahan menyeluruh terhadap Tata Kelola Impor (TKI), Tata Kelola Organisasi (TKO), General Terms & Condition Impor Minyak Mentah dan BBM serta LPG, dan Optimalisasi Hilir. Sehingga, terjadi efisiensi dari sinkronisasi kegiatan di Kilang Pertamina International (KPI) dengan Pertamina Patra Niaga (PPN) dan Pertamina International Shipping (PIS), serta Pertamina Hulu Energi (PHE).
Sebab, jelas Yusri, Pertamina pada 2012 telah menandatangani kontrak pengadaan minyak mentah Basrah dengan BUMN Irak, SOMO, lewat skema Crude Oil Processing Deal (COPD) sebanyak 2 juta barel Basrah crude perbulan menggunakan kilang SK Energi di Korea Selatan.
"Belakangan terjadi perpanjangan kontrak antara SOMO dan Pertamina dari awalnya 2 juta barel perbulan menjadi 3 juta barel perbulan, dengan mengalihkan penggunaan kilang SK Energi di Korea ke kilang Shell di Singapore," beber Yusri.
Sementara itu, pengamat intelijen, Sri Rajasa, menduga ada makelar di seputaran kasus korupsi Pertamina. "Modus operandinya dengan menggunakan atau bekerja sama dengan aktivis anti orupsi untuk melakukan praktek adu domba sesama penegak hukum," ungkap Sri.
Dia menjelaskan tampilan mereka di berbagai media seolah-olah ingin memerangi korupsi, namun ternyata ada agenda lain yang diduga untuk melindungi koruptor. Dia pun mendukung langkah Presiden Prabowo yang memerintahkan parat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara ini secara tuntas.
"Oleh sebab itu, kita semua harus bahu membahu mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk memerintah Kejaksaan Agung dan KPK serta BPK, untuk mengusut tuntas mafia migas dan makelar kasus serta makelar jabatan," kata Sri.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merespons kasus dugaan korupsi yang melibatkan Pertamina. Prabowo menyebut kasus itu sedang ditangani aparat penegak hukum.
"Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke, Kami akan bersihkan, kami akan tegakkan," ujar Presiden Prabowo di The Gade Tower, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Februari 2025.
Prabowo memastikan akan membersihkan setiap pihak yang merugikan keuangan negara dan kepentingan publik. Dia terus membela kepentingan rakyat.
"Kami akan membela kepentingan rakyat," bebernya.
#mtv/bin
