Mereka menggelar aksi damai untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari pertama pemerintahan mereka.
Pada Selasa (18/2/2025), massa tiba sekitar pukul 15.06 WIB dengan mengenakan beberapa almamater kampus di Kota Padang dan membawa spanduk serta poster berisi sejumlah kritik tajam.
Poster-poster tersebut bertuliskan "Gibran Gabut, Ehh Siwowo Malah Ngebut", "1 Anak Sarapan, 1 Keluarga Kelaparan", "Kabinet Gemuk, Rakyat Kurus", dan "Hentikan Pemangkasan Anggaran Pendidikan".
Setibanya di depan Gedung DPRD Sumbar, perwakilan mahasiswa bergantian menyampaikan orasi. Mereka mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan efisiensi anggaran dan program-program unggulan pemerintah.
"Katanya efisiensi anggaran, tapi staf khusus terus bertambah," kata Presiden Mahasiswa UNP, Prima Yoga, dalam orasinya. Pernyataan ini disambut sorakan keras dari massa aksi yang hadir.
Lebih lanjut, Yoga menyoroti program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya belum tepat sasaran. Ia menilai program ini hanya memboroskan anggaran dan disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi.
"Katanya efisiensi untuk makan bergizi gratis. Tapi kenyataannya, program MBG ini justru menghabiskan anggaran dan tidak tepat sasaran. Program ini menghabiskan dana yang seharusnya digunakan untuk hal yang lebih penting. Bahkan, yang kaya pun mendapat manfaat dari program ini, padahal seharusnya siswa dari keluarga mampu bisa dibiayai oleh orang tuanya," ujar Yoga.
Ia juga mengungkapkan adanya perbedaan besar antara dana yang disalurkan dari pusat dan yang diterima daerah. "Dana untuk MBG disiapkan Rp 15 ribu, namun yang sampai ke daerah hanya Rp 7 ribu," tambahnya, yang disambut dengan teriakan 'betul' dari massa.
Sementara itu, massa aksi juga melakukan pemblokiran Jalan S Parman, menyebabkan pengendara terpaksa mencari jalur alternatif.
Selain itu, beberapa kali, massa aksi berusaha memasuki gedung DPRD dengan cara mendorong pagar gedung. Namun mereka dihalangi oleh petugas kepolisian yang berjaga.
Salah satu orator menggunakan almamater Universitas Negeri Padang (UNP) mengatakan aksi kali ini merupakan respons dan keresahan masyarakat Indonesia atas tidak masuk akalnya kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.
"100 hari Prabowo-Gibran, kebijakannya ugal-ugalan," ujarnya.
Aksi mahasiswa kali ini, diamankan oleh kepolisian yang berjaga di balik pagar DPRD yang terlebih dahulu digembok.
Aksi di Jakarta
Sebelumnya massa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari berbagai wilayah Jabodetabek memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Mereka menyerukan lima tuntutan dalam aksi unjuk rasa bertajuk "Indonesia Gelap".
Salah satu yang menjadi sorotan yakni terkait kebijakan efisiensi yang berdampak pada anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Kebijakan tersebut dinilai mengancam keberlanjutan pendidikan para mahasiswa.
"Yang membuat cemas karena apa? Akan banyak ratusan ribu teman-teman kami, keluarga kami, adik kita semua yang putus kuliah hanya karena narasi efisiensi. Makanya kemudian kami tawarkan adalah evaluasi MBG dan berbagai macam kebutuhan lain," katanya dalam aksi tersebut.
Aksi unjuk rasa dimulai sekitar pukul 15.30 WIB didahului long march hingga Patung Kuda, dengan komitmen untuk terus bertahan hingga malam hingga adanya diskusi lanjut dengan pihak pemerintah.
Aksi demonstrasi dihadiri oleh elemen-elemen mahasiswa seperti Serikat Mahasiswa Indonesia, BEM SI Kerakyatan, Pers Mahasiswa, dan belasan BEM dari berbagai kampus seperti UI, ITB, IPB, Unas, dan Uhamka.
Spanduk bertuliskan "Tolak Efisiensi Anggaran" dan "Indonesia Gelap" menjadi slogan utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat.
Tak ketinggalan, mahasiswa ramai-ramai mengibarkan berbagai macam bendera, dari bendera merah putih hingga bendera dengan emblem masing-masing kampus.
Adapun lima tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut:
Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat;
Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik;
Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan;
Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan;
Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
#dtc/bin
