GROUP Whats'App (WA) Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai bayangan kabinet KIM akan mengganggu Kabinet Merah Putih. Mareka mengadakan komunikasi maraton baik melalui group WA KIM dan pertemuan rahasia langsung dengan Jokowi, menyampai informasi yang makin mencekam.
Jokowi dan politbiro oligarki mulai gusar dan murka bahwa Presiden Prabowo dianggap mulai melawan dan tidak menaati dan memenuhi janjinya untuk tidak mengusik oligarki sesuai kesepakatan gelap di tenda camping IKN dan 3 poin kesepakatan pertemuan tanggal 13 Oktober 2024 di Solo.
Ketidaktaatan Presiden Prabowo, yang mulai mereka rasakan, antara lain :
Pertama: Pemerintah resmi menunda pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), tanpa batas waktu yang ditentukan. Sesuai surat resmi yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada 24 Januari 2025.
Akan berdampak IKN mangkrak dan ujungnya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN bisa dibatalkan. Otomatis UU No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga bisa dibatalkan.
Dampak lainnya sesuai pasal 55 UU DKJ, Gibran putra sulung Presiden Joko Widodo itu, akan menguasai kawasan aglomerasi, (Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi), akan rontok dan berantakan di tengah jalan.
Kedua: Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada Kementerian dan Lembaga serta kepala daerah untuk melakukan penghematan. Hal ini ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025. Program kementerian oligarki di bawah kendali Jokowi akan sempoyongan.
Keempat: Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, di Menara Kembar Petronas, Kuala Lumpur, pada Senin, 27 Januari 2025. Disamping kesepakatan lainnya, dua pemimpin bersepakat bersama sama mengendalikan pengaruh program oligarki dan OBOR RRC (Xi Jinping) yang akan menguasai ekonomi dan politik aneksasinya sangat berbahaya akan menggilas kaum pribumi sama sama dirasakan sebagai ancaman yang serius.
Kelima: Presiden Prabowo Subianto mulai berani melawan kebijakan Jokowi dan oligarki, antara lain membongkar pagar laut di PIK 2. Bisa terjadi dengan teriakan dan perlawanan rakyat yang makin membesar akan menghentikan Program Strategi Nasional (PSN) milik Jokowi dan oligarki.
Jokowi melalui group WA KIM konon sudah dipagari anti sadap dan pertemuan dengan para menteri KIM yang telah masuk di Kabinet Merah Putih, bukan hanya mulai gelisah juga mulai mengatur ritme perlawanan bahkan akan melakukan sabotase kebijakan ekonomi dan politik Presiden Prabowo.
Gas LPG oleh Bahlil Lahadalia menteri ESDM titipan Jokowi, tanpa ijin presiden menyetop peredaran Gas LPG 3 adalah hanya salah satu tes ombak (test the water) Jokowi. Akan muncul sabotase yang lebih keras dan sadis.
Jokowi mulai aksi boikot Prabowo, kalau Jokowi dan Oligarki menganggap Prabowo lemah dan rentan mereka akan bersikap agresif dan bisa menyulitkan. Tetapi kalau mereka menganggap kuat atau sulit diduga dan mempunyai sumber daya yang tersembunyi, mereka akan mundur. (*)
@hatipena
