Radin Adipati diperiksa pada 6 Januari 2025 terkait dugaan kasus mafia tanah yang mengambil kawasan hutan dan mengubahnya menjadi perkebunan di kabupaten tersebut.
"Ada dugaan kasus tipikor terkait mafia tanah yang mengambil alih kawasan hutan menjadi perkebunan," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Armen Wijaya, di Bandar Lampung, beberapa waktu lalu.
Adipati Surya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai kepala daerah terkait perizinan yang diterbitkan dalam kasus tersebut.
Sedangkan Bupati Lampung Timur Dawam Rahardjo diperiksa dua kali atas dua kasus berbeda, yaitu dugaan korupsi uang komisi migas senilai Rp 61 miliar.
Dawam juga diperiksa atas dugaan kasus korupsi yang berawal dari pengadaan pekerjaan kawasan gerbang rumah dinas bupati pada tahun 2022. Pagu anggaran untuk pekerjaan itu senilai Rp 6,9 miliar yang bersumber dari APBD Lampung Timur.
"Kalau seberapa tinggi, terus terang kita belum bisa menilainya," kata Kuntadi usai Coffee Morning bersama media di Bandar Lampung, Jumat (31/1/2025) pagi.
Tetapi, jika melihat dari penindakan mulai dari penyelidikan hingga penuntutan yang dilakukan oleh Bidang Pidsus, Kuntadi mengatakan masih ada peningkatan.
"Tapi korupsi di wilayah Lampung masih ada peningkatan jika dilihat dari penindakan," kata mantan Direktur Penyidikan (Dirdik) Kejagung tersebut.
Menurutnya, korupsi di wilayah Lampung terpantau banyak dilakukan oleh ASN dan swasta, termasuk kepala daerah yang diduga ikut terlibat.
"Korupsi itu bisa terjadi jika ada dua pihak yang terlibat, termasuk ASN dan swasta," katanya.
#kpc/bin
