Jaksa Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Pekanbaru akan segera memanggil para pihak terkait dengan perkara yang dilaporkan.
"Rencana akan dilakukan pemanggilan dulu untuk klarifikasi. Tahap awal ini pihak pertama (pelapor) akan dimintai keterangan," kata Niky Juniesmero selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, kepada awak media di Pekanbaru, Jumat (6/12/2024).
Sebelumnya dugaan rasuah ini dilaporkan oleh Organisasi Masyarakat Gerakan Sungguh Suara Sejati (G3S) berdasarkan data dan temuan investigasi yang dikumpul Tim G3S pada 4 Oktober 2024.
Pelapor menyebutkan telah terjadi penyelewengan anggaran sehingga pekerjaan tersebut terindikasi tindak pidana korupsi yang menyebabkan pekerjaan tidak terealisasi.
"Kami menduga kuat perawatan halte bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) Tahun Anggaran 2023 diduga tidak dikerjakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan," kata Ketua Harian G3S, Jaya.
Ia menguraikan, berdasarkan data LPSE, perawatan tersebut terdiri dari 6 (enam) paket. Adapun perawatan halte TMP di berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Kaharuddin Nasution, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Imam Munandar, Jalan Hangtuah, dan Jalan HR Soebrantas.
Pelapor yakin telah terjadi tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Perhubungan Pekanbaru terkait pelaksanaan enam perawatan halte bus TMP tersebut.
"Berkaca dari hasil pemeriksaan KPK (Komisi pemberantasan Korupsi), IPN mengaku kepada penyidik bahwa ada aliran dana ke kepala Dishub Pekanbaru. Kuat dugaan kami bahwa anggaran proyek halte-halte itu juga diselewengkan," tegasnya.
Pelapor G3S meminta kepada aparat hukum Kejari Kota Pekanbaru untuk konsisten dalam mengusut dan mengungkap dugaan korupsi yang mereka laporkan.
"Kami berharap kejaksaan serius menangani perkara ini. Kami juga akan segera laporkan dugaan-dugaan lain yang terjadi di dinas perhubungan itu," tutup Jaya.
#srj/bin
