PADANG -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang membutuhkan sebanyak 10.367 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk bertugas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Rekrutmen ini bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pemungutan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta wali kota dan wakil wali kota di Kota Padang.
Ketua KPU Kota Padang, Dorri Putra, menyampaikan rekrutmen anggota KPPS dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing desa dan kelurahan sesuai domisili pendaftar. "Kami membuka rekrutmen anggota KPPS untuk ditugaskan pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta wali kota dan wakil wali kota di wilayah Kota Padang," ujarnya di Padang, Selasa (17/9/2024).
Setiap Panitia Pemungutan Suara (PPS) membutuhkan tujuh anggota KPPS yang terdiri atas enam anggota dan satu ketua. Dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Padang mencapai 1.481 titik.
Pendaftaran anggota KPPS dibuka mulai hari ini, 17 September 2024, dan berlangsung selama 12 hari hingga 28 September 2024, sesuai dengan jadwal dan tahapan Pilkada 2024. Anggota KPPS yang terpilih akan bertugas selama satu bulan, mulai dari 7 November hingga 8 Desember 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022.
Dorri menjelaskan calon anggota KPPS harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti berstatus warga negara Indonesia (WNI) berusia minimal 17 tahun, memiliki integritas, bersikap jujur dan adil, serta tidak terlibat dalam partai politik. Selain itu, calon anggota juga harus berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, serta KPPS masing-masing.
Dorri mengajak seluruh masyarakat Kota Padang yang berminat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dengan mendaftar sebagai anggota KPPS. Ia menekankan pentingnya memilih SDM yang mumpuni untuk memastikan kualitas pelaksanaan Pilkada yang lebih baik di Kota Padang.
"Kami berharap masyarakat yang memiliki semangat dan integritas tinggi ikut mendaftar sebagai anggota KPPS, sehingga kita dapat menciptakan Pilkada yang transparan dan berkualitas," tutup Dorri.
#rel/ede
