Menurut Ketua Forum Honorer Penjaga SD Kabupaten Kerinci, Rizal, terdapat 229 orang yang sudah mengabdi cukup lama.
Honorer K2 penjaga sekolah di Kabupaten Kerinci, bahkan sudah mengikuti seleksi CPNS 2013, tetapi sayang tidak lulus.
"Honorer penjaga sekolah dasar ini nasibnya nelangsa. Tugasnya berat, tetapi kesejahteraannya minim tidak seperti guru, " kata Rizal kepada awak media, Sabtu (31/8/2024).
Dia mengungkapkan sejak PPPK 2019 dibuka, penjaga sekolah tidak masuk nominasi.
Pemerintah hanya memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan (nakes), seolah-olah tenaga teknis itu tidak ada honorer.
Honorer teknis, lanjutnya seperti anak ayam tanpa induk. Berbeda dengan guru dan nakes induknya rutin memberikan pasokan makanan.
"Penjaga sekolah sebenarnya masuk Dapodik juga, tetapi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tidak bisa berbuat banyak lantaran formasi tendik itu masuk formasi teknis, sehingga harus pemda yang mengusulkan, " bebernya.
Rizal memberikan apresiasi kepada pemerintah yang akhirnya mengeluarkan kebijakan pengadaan PPPK 2024. Semuanya akan diangkat PPPK, tetapi lebih banyak ke paruh waktu.
Menurut Rizal, alangkah baiknya bila honorer K2 penjaga sekolah diprioritaskan diangkat PPPK penuh waktu. Jangan sampai dialihkan ke paruh waktu.
"Kami sadar betul semuanya tergantung formasi yang diusulkan pemda, tetapi kami berharap campur tangan KemenPAN-RB dan Kemendikbudristek agar honorer K2 semuanya dijadikan penuh waktu, " tuturnya.
Jika pemerintah tetap bersikeras diangkat PPPK, maka berikan kekhususan kepada honorer K2.
Bukan hanya prioritas penetapan kelulusan, tetapi juga statusnya PPPK penuh waktu.
Pemda yang punya honorer K2 sebaiknya menyediakan formasi agar terakomodasi di PPPK penuh waktu.
"Semoga pemerintah bisa menuntaskan janjinya menuntaskan honorer tahun ini," pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) minta honorer ikut pendaftaran PPPK 2024.
Semua honorer dengan kriteria masa pengabdian tanpa putus minimal 2 tahun kerja, baik yang masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun tercecer diharapkan ikut seleksi PPPK.
Mereka semuanya akan diangkat PPPK dan mendapatkan nomor induk pegawai (NIP). Itu karena per Januari 2025, tidak adalagi namanya honorer, pegawai tidak tetap (PTT), guru tidak tetap (GTT), non-aparatur sipil negara (non-ASN).
Status kepegawaian hanya ada PNS dan PPPK. Pemda pun dilarang keras merekrut honorer baru.
"Honorer di semua instansi ayo mendaftar PPPK 2024 yang tidak lama lagi akan dibuka. Jangan sampai tidak daftar, " kata Plt. Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Aba Subagja, Sabtu (31/8).
Dia menambahkan sesuai kesepakatan pemerintah dengan Komisi II DPR RI pada rapat kerja 28 Agustus 2024, honorer akan diselesaikan tahun ini.
Pemerintah sudah membuat sejumlah regulasi agar honorer bisa diselesaikan akhir Desember 2024.
Aba mengungkapkan tahun ini formasi PPPK yang tersedia sebanyak 1,2 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 800 ribu untuk pemda.
"Sebenarnya kuota kebutuhan PPPK 2024 sebanyak 2,3 juta. Namun, yang diusulkan pemda hanya 800 ribu karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, " terang Aba.
Oleh karena itu, ujar Aba, KemenPAN-RB telah menetapkan formasinya sesuai usulan pemda.
Hampir seluruh usulannya disetujui KemenPAN-RB dengan harapan target penyelesaian honorer tuntas akhir tahun ini.
#esy/bin
