Padahal, sekolah swasta juga dinilai layak mendapatkan dukungan untuk menjalankan misinya mencerdaskan anak bangsa.
Anggota Komisi X DPR RI, Rosiyati MH Thamrin, menyuarakan pentingnya pelibatan sekolah swasta dalam program bantuan dana pendidikan.
Ia menekankan bahwa baik program yang dikelola oleh kementerian maupun lembaga terkait, seharusnya tidak hanya menyasar sekolah negeri saja, tetapi juga merangkul sekolah swasta.
Hal itu ditegaskan Rosi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Panja Pembiayaan Pendidikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
“Semua masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Jadi, kita perlu mengubah mindset dulu, bahwa setiap ada bantuan, setiap ada program, libatkanlah swasta,” tegas Rosi.
Padahal, banyak sekolah swasta, baik formal maupun informal, yang memiliki fasilitas dan tenaga pendidik berkualitas.
Mereka hanya membutuhkan dukungan biaya operasional untuk dapat berperan dalam meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.
Lebih lanjut, Rosi menjelaskan bahwa bantuan biaya operasional ini sangat penting, terutama bagi siswa yang kurang mampu secara ekonomi.
Banyak dari mereka yang tidak diterima di sekolah negeri dan karenanya membutuhkan bantuan dana atau beasiswa untuk melanjutkan pendidikan.
“Jadi tolong Pak, negara kita ini negara Indonesia yang semua warga negara wajib juga merasakan kue-kue dari pemerintah. Kalau Bapak mengalokasikan untuk lembaga pendidikan negeri saja, nanti semua yang swasta itu jangan bayar pajak Pak,” ujar Rosi dengan nada tegas.
Rosi juga menyampaikan bahwa ia telah menerima masukan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait estimasi dana yang diperlukan untuk memeratakan layanan dan kualitas pendidikan jika sekolah swasta turut dilibatkan.
Dana yang dibutuhkan, menurutnya, tidak sebesar jika pemerintah harus membangun atau merenovasi sekolah negeri.
#vvc/bin
