“Ini terkait laporan pengaduan masyarakat kepada kami, sehingga kami terpanggil untuk mengajukan permintaan informasi publik guna menyelaraskan pemerintahan dan masyarakat sebagai pembayar pajak sehingga bantuan-bantuan kemanusiaan itu tepat sasaran dan dimanfaatkan oleh penerima yang benar-benar patut untuk menerimanya,” ujar Ketua DPW BPK KPNPA Sumbar, H. Marlis kepada www.sumatrazone.co.id di Padang, Selasa [27/8/2024].
Adapun permintaan Informasi Publik yang diajukan ke Pemprov Sumbar tersebut bermuatan beberapa butir pertanyaan dan permohonan sebagai berikut:
1. Organisasi Perangkat Daerah (Institusi) apa yang diberikan Tugas dan Tanggungjawab untuk Menerima, Mengelola dan Mempertanggungjawabkan Dana Donasi tersebut ?
2. Mohon informasi Rekening Penampung dari Dana Donasi tersebut
3. Berapa Jumlah Total Dana Donasi yang diterima ?
4. Mohon Daftar Rincian Nama/Institusi Penyumbang Dana Donasi tersebut
6. Berapa Jumlah Sisa Dana Donasi yang tersisa dan untuk apa dipergunakan ?
7. Bagaimana Pertanggungjawaban Publik terhadap Dana Donasi Tersebut ?
“Besar harapan kami, Pemprov Sumbar dapat memenuhi permohonan informasi publik di atas sehingga masyarakat yang melaporkan dapat melihat data-data terkait bantuan bencana tersebut,” ujar Marlis.
Lebih jauh, Ketua DPW BPI KPNPA Sumbar itu berharap Pemprov Sumbar proaktif dan berkomitmen tinggi menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat sehingga bersama-sama membangun Sumbar ke arah yang lebih maju lagi.
#rel/ede
