Oleh karena itu, ia meminta Dinas Kesehatan menyiapkan langkah pra pendeteksian dini kanker serviks di Jakarta dengan menyiapkan anggaran di Perubahan APBD Tahun 2024.
“Usulan kami di APBD Perubahan ini ada sebuah kebijakan dari Dinas Kesehatan untuk memfollow up atau menyambut program dari Kemenkes. Jadi, ketika sudah mulai pendeteksian dini, Jakarta sudah siap,” ujar Merry saat pembahasan Perubahan APBD Tahun 2024, Minggu (11/8/2024).
Apalagi nantinya, Kemenkes RI akan memberikan kuota pengecekan kanker serviks sebanyak 200 ribu kepada perempuan Jakarta. Sebab Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah populasi perempuan mencapai 49 persen.
Dari jumlah itu, 30 persen merupakan ibu-ibu kategori perempuan usia produktif yang rentan terpapar kanker serviks. “Kita sudah sama-sama tahu bahwa Kemenkes akan melakukan pendeteksian dini kanker serviks dan DKI Jakarta mendapat kuota 200 ribu yang akan dideteksi,” tutur dia.
“Sebagai provinsi dengan penduduk perempuan yang besar, kita wajib memfollow up dan mempersiapkan diri untuk menyambut program itu,” tambah Merry.
Ia khawatir, nantinya banyak ditemukan perempuan yang positif terpapar kanker serviks, dan menimbulkan kehebohan karena ramai-ramai ke rumah sakit untuk dirawat.
“Karena nanti kalau sudah terdeteksi stadium 1, stadium 2 dan itu banyak, secara psikologis itu akan panik. Mereka akan berduyun-duyun masuk RS Tipe A, B, C dan D. Itu akan sangat repot RSUD,” tutur Merry.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati menjelaskan, program deteksi dini kanker serviks yang dilakukan Kemenkes merupakan upaya penguatan layanan primer.
Tetapi, tidak hanya pada kasus kanker serviks. Namun juga kanker payudra dan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas.
“Karena itu, semua Puskesmas juga sudah dilengkapi dengan beberapa alat yang menguatkan Puskesmas untuk melakukan deteksi dini,” tandas Ani.
#bad/bin
