SAMARINDA -- Polemik jual-beli buku di satuan pendidikan jenjang sekolah dasar (SD) bisa berdampak melebar. Meski edaran tentang larangan jual-beli buku sudah disebar, namun praktik pungli tersebut masih menjadi sorotan.
Belasan emak-emak di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kalti masih menjerit atas dugaan praktik bisnis buku yang terjadi di lingkungan jenjang sekolah dasar (SD). Untuk membeli buku tersebut, terkadang para ibu-ibu ini mengutang, juga ada yang mengarah ke psikologis anaknya sedikit tergangu.
Kamis (1/8/2024) pagi, mereka menggeruduk kantor Balai Kota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa, Kecamatan Samarinda Kota, membawa sejumlah tuntutan dan data bukti yang akan disodorkan ke pemerintah. Mereka berharap, kepala sekolah dan tenaga pendidik yang terlibat dipecat.
Koordinator aksi Nina Iskandar mengatakan, sepertinya oknum pendidik di satuan sekolah dalam melaksanakan aktivitas pungli tersebut, dugaannya sudah terstruktur, sistematis dan masif.
Setelah aksi yang digelar di kantor Gubernur pada Kamis (24/7/2024) lalu, para wali murid mendapat ancaman serius.
“Ada yang diancam anaknya tidak naik kelas. Mereka juga ada yang mengatakan, aksi tersebut tidak membuahkan hasil, justru membuat para ibu-ibu ini capek,” ucapnya saat berorasi.
Nah, Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun menyebut, dampak dari bisnis jual-beli buku ini benar-benar berbahaya. Betapa tidak, ada seorang anak sampai takut ke sekolah diakibatkan tidak membeli buku.
“Dia tidak sanggup membeli buku. Dia takut untuk datang ke sekolah karena diolok-olok. Pun fisiknya tidak sempurna, hingga akhirnya pihak sekolah menyatakan anak tersebut harus dibawa ke psikiater,” pungkasnya.
Diakui Nina, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda Asli Nuryadin sudah mengindahkan tuntutan para emak-emak tersebut. Namun lagi-lagi, edaran dan teguran yang dilakukan Kadisdik dianggap semu oleh oknum di sekolah.
“Kami ingin kepala sekolah dan tenaga pendidik yang terlibat dipecat. Kami juga sudah sebarkan edaran dari Kadisdik, tapi hal tersebut diabaikan. Untuk pemerintah jangan takut kehilangan tenaga pendidik. Sebab, kami yakin masih banyak tenaga pendidik yang profesional, segar, dan lebih baik,” sambungnya.
Menurut Nina, aktivitas pungli ini tidak bisa dibiarkan. Harus diusut tuntas. Ia meminta kepada pemerintah untuk segera membuat tim khusus untuk melakukan investigasi bisnis di lingkungan sekolah.
“Kami tahu bahwa Kadisdik (Asli Nuryadin) sudah berusaha mengingatkan, menegur, dan mencegah agar praktik ini tidak terjadi. Tapi kan kegiatan bisnis ini masih terjadi. Sampai kapan Kadisdik menjadi bemper (dinding penghalang) yang kemudian menjadi korban dari oknum-oknum tersebut,” terangnya.
#uwl/bin