Ia menegaskan, seharusnya biaya atribut sekolah seperti seragam tidak lagi menjadi tanggungan orang tua. Mengingat, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pendidikan.
"Anggaran Pendidikan 2024 sebesar Rp660,8 triliun dan dalam pidato RAPBN untuk 2025 pada 16 Agustus 2024 naik menjadi Rp722 triliun. Tapi masyarakat masih dibebankan dengan peralatan sekolah yang memberatkan," ujar Iman menyayangkan, Rabu (21/8/2024).
P2G, kata Iman, telah merekomendasikan agar seragam sekolah masuk dalam skema Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP), sehingga pembiayaannya dapat ditanggung oleh negara.
"Misal bayaran sekolahnya gratis tapi seragamnya Rp1,2 juta, ya sama saja para orang tua, apalagi mereka yang kurang mampu, tetap merogoh kocek pribadi," tambahnya.
Iman juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa semakin hari pembiayaan pendidikan kian tinggi, padahal masyarakat berharap sekolah negeri bisa meringankan beban, namun justru sebaliknya.
"Makin kesini pembiayaan pendidikan makin tinggi, masyarakat berharap sekolah negeri bisa meringankan ternyata tidak," katanya.
"Satu setel baju olahraga, satu potong baju batik. Terus atasan tunik dengan atribut topi, dasi, gesper, patch dan LKS-nya menyusul. Belum ada katanya," kata sang wali murid yang tidak diketahui namanya dalam unggahan akun @awreceh.id dikutip Selasa (20/8/2024).
"Totalnya 1.190.000. Saya enggak ngerti ngelolanya bagaimana, tapi yang jelas market ya sangat-sangat besar banget," beber dia.
Tak ayal unggahan ini langsung menarik perhatian warganet. Banyak di antaranya yang menyuarakan keprihatinan serupa. Mereka mempertanyakan mengapa atribut sekolah negeri, yang seharusnya lebih terjangkau, bisa mencapai harga setinggi itu.
Kondisi ini tentu dinilai memberatkan, terutama bagi keluarga dengan penghasilan menengah ke bawah.
#inl/bin
