JAKARTA -- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membantah keterkaitan dirinya dengan kasus dugaan korupsi pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Hasto mengaku memang sempat bekerja di BUMN sebagai konsultan.

Mulanya, Hasto menjelaskan alasan dirinya tak menghadiri panggilan pemeriksaan dari KPK. Hasto mengaku baru mengetahui adanya surat panggilan tersebut.

"Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu," kata Hasto kepada awak media di Jakarta, Sabtu (20/7/2024).

Ia pun meminta maaf lantaran tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut. Hasto mengatakan ketidakhadirannya lantaran tengah memimpin rapat pilkada.

"Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat pilkada," ujarnya.

Hasto lantas menegaskan dirinya tidak ada kaitan dengan kasus DJKA. Hasto mengaku belum mengubah status di KTP sebagai konsultan.

"Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis, kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang," jelasnya.

Hasto mengatakan, dari informasi yang didapatkannya, panggilan itu dikaitkan dengan Pilpres 2019. Saat itu, Hasto menjadi Sekretaris Tim Pemenangan.

"Karena terkait ada yang memberikan bantuan, dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut," ujarnya.

Lebih lanjut Hasto memastikan dirinya akan memenuhi panggilan KPK berikutnya. Dia pun meminta untuk menunggu hasil pemeriksaan.

"Kami akan hadir, karena kami sejak awal punya komitmen yang sangat besar terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," tuturnya.

"Jadi kita tunggu saja hasilnya karena saya juga belum tahu diminta sebagai saksi. Tapi saya pastikan, saya nggak ada kaitannya dengan persoalan tersebut, karena memang saya ini nggak ada bisnis," imbuh dia.

KPK sebelumnya memanggil Hasto sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), pada Jumat (19/7/2024). KPK mengatakan Hasto telah memberi informasi soal ketidakhadirannya.

"Informasi dari satgas penyidikannya bahwa yang bersangkutan hari ini memberikan kabar ketidakhadirannya akan dinilai apakah alasannya patut dan wajar," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2024).

Tessa mengatakan KPK akan memanggil ulang Hasto. Namun dia belum menjelaskan kapan Hasto akan dipanggil ulang.

"Tentunya akan diberi kesempatan penjadwalan ulang yang sampai saat ini belum diinformasikan kapan jadwalnya. Tapi tentunya akan dijadwalkan ulang," tandasnya.

#dtc/bin





 
Top