Pada satu sisi BBM subsidi adalah hak masyarakat dan diharamkan digunakan oleh perusahaan kontraktor. Namun pada sisi lainnya, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh awak media di lapangan, BBM subsidi justru dipasok oleh pihak rekanan dari sebuah mobil tangki. Diduga mobil tangki tersebut bukan dari sebuah perusahaan, dalam artian tidak resmi dari Pertamina .
Rekanan Pemkab Siak dimaksud, yakni PT MAM, diduga juga melakukan penimbunan BBM Solar yang akan mereka gunakan untuk alat berat seperti excavator, dozer, bomag serta kendaraan pengangkut karyawan ke lapangan .
Sejatinya, proyek yang dibiayai oleh pemerintah tidak boleh mengunakan BBM subsidi tetapi harus BBM industri. Termasuk material lainnya yang digunakan, harus resmi dari usaha dagang, perusahaan yang memiliki perizinan meliputi material galian C pasir dan batu serta timbunan tanah.
Perusahaan kontraktor harus mematuhi peraturan yang berlaku terkait penggunaan solar, yaitu Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Pihak rekanan, dalam hal ini Humas PT MAM, sewaktu dimintai konfirmasi via chat Whats App (WA) terkesan tidak bersedia memberikan penjelasan. Sementara pesan yang dikirimkan awak media telah centang biru, dalam kata lain sudah dibaca.
Bertolak dari fenomena tersebut, dibutuhkan sikap proaktif aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Riau dan intansi terkait lainnya dalam pengambilan tindakan. Salah satunya dengan memeriksa tempat penampungan BBM yang berada di Km 7 Perawang Kecamatan Tualang serta memeriksa keabsahan dokumen BBM yang dipakai oleh PT MAM.
#gol/tim
