Heru menuturkan, sejauh ini rencana kebijakan sekolah swasta gratis masih didiskusikan pemprov bersama Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
"Tentunya nanti yang di swasta koordinasi dengan DPRD. Nanti kami lihat (sekolah swasta) yang mana yang harus kami kerjasamakan dengan DKI," ujar Heru saat ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024).
Heru mengatakan, sekolah swasta gratis bertujuan agar semua anak-anak di Jakarta mendapatkan pendidikan yang setara tanpa ketimpangan.
"Intinya adalah ide kami, kami itu adalah pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan DPRD bersama-sama anak-anak didik kita bisa sekolah gratis," imbuhnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengungkapkan alasan pentingnya mengkaji kebijakan sekolah swasta gratis di Jakarta.
Kata Budi, kebijakan yang masih dalam tahao diskusi tersebut dapat menjamin pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun bagi seluruh anak Jakarta.
"Untuk jamin agar wajib belajar 12 tahun itu bisa untuk semua masyarakat (anak) di Jakarta dan demi keadilan sosial juga," ucap Budi saat ditemui usai rapat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).
"Anggaran akan kami diskusikan, kajian (naskah akademis) sedang proses. Mudah-mudahan akhir tahun selesai," ucapnya.
Diketahui, saat ini Pemprov DKI telah menggratiskan biaya pendidikan sejumlah sekolah swasta dari tingkat SMP hingga SMA melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Bersama.
Namun, tidak semua sekolah swasta bekerja sama dan hanya ada beberapa murid yang baru mendapatkan bantuan tersebut.
"Swasta kan tidak semua sekolahnya, cuma ada beberapa anak murid yang kami titipkan, jumlah sudah disepakati bersama," jelas Budi.
#kpc/bin
