“Jadi kami memang sengaja menyempatkan diri datang ke Sumatera Barat dan mengintip aktivitas PSU langsung ke beberapa TPS di sejumlah daerah di Sumbar,” ujar Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dalam agenda pengawasan Pemungutan dan Penghitungan (Putung) PSU DPD Sumbar, Sabtu (13/7/2024).
Menurutnya, penurunan angka partisipasi pemilih jika dilakukan PSU sudah lazim terjadi. Namun ia menekankan bahwa fenomena yang ada tetap jadi catatan penting.
Penurunan angka partisipasi pemilih pada PSU itu misalnya, ditemukan di TPS 18 Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Padangpariaman. Lalu di TPS 5 Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Pariaman Tengah.
Diakui oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat, memang tidak ramai kunjungan pemilih.
"Penurunan ini mungkin karena sosialisasi yang kurang. DPD juga, caleg-caleg ini tidak mempunyai kemampuan finansial lagi untuk sosialisasi. Ini menjadi salah satunya (catatan) yang kita harus cek ke depan," kata Rahmat Bagja.
Di TPS 5 Kampung Pondok, misalnya, dari 255 jumlah DPT, hanya 75 pemilih yang hadir, dengan hasil suara 74 sah dan 1 tidak sah.
"Untuk mengupayakan tingkat partisipasi pemilih, KPPS bahkan sudah menjemput bola hingga pukul 11.00 WIB tadi, datang ke rumah pemilih, tetap mengimbau pemilih untuk datang ke TPS. Ada juga pemilih yang tidak berada di rumahnya, sehingga tidak berjumpa dengan kita," ungkap anggota KPPS, Flora Rianti, di TPS 5 Kampung Pondok.
Dalam PSU DPD RI Dapil Sumbar ini, Bawaslu RI bersama Bawaslu Sumbar memperketat pengawasan terhadap indikasi praktik politik uang. Untuk itu Bawaslu RI beserta jajaran di daerah akan berupaya secara maksimal agar pelaksanaan PSU tidak dicorengi oleh politik uang, terutama menjelang pencoblosan di tempat pemungutan suara (TPS).
"Kami waspadai adanya indikasi politik uang atau penyebaran sembako dan hal lain sejenisnya yang berpotensi dilakukan menjelang pencoblosan," jelas Bagja diamini Ketua Bawaslu Sumbar, Alni.
Bagja juga menerangkan bahwa pengawasan dari pihaknya bersama dengan Bawaslu Sumbar juga dilakukan untuk mengawal daftar pemilih tetap (DPT) pada PSU kali ini, yang jumlahnya harus sama dengan jumlah DPT pada Februari lalu.
Hal itu karena data pemilih yang dijadikan sebagai acuan dalam PSU DPD-RI saat ini adalah jumlah DPT yang ada pada Februari lalu.
Diketahui, PSU DPD dapil Sumbar yang digelar 13 Juli 2024 ini merupakan tindak lanjut dari amar putusan Mahkamah Konstitusi, yang harus dijalankan.
Dengan digelarnya PSU di Sumbar, maka perolehan suara calon DPD sebelumnya, otomatis menjadi batal. Dalam PSU ini, sebanyak 16 orang calon maju demi menjadi senator di lembaga DPD RI.
Sementara itu Ketua Bawaslu Sumbar Alni mengatakan pihaknya dalam beberapa hari terakhir telah melakukan banyak penertiban terhadap alat peraga.
Hal ini demi menegakkan aturan yang menyatakan bahwa kontestan dalam PSU DPD-RI tidak dibolehkan melakukan kampanye.
"Untuk alat peraga sudah ditertibkan berkali-kali oleh Bawaslu Sumbar, terkait ini (alat peraga) perlu diperkuat dengan dasar peraturan pemerintah daerah supaya lebih maksimal," jelasnya.
Pada bagian lain, Gubernur Sumbar Mahyeldi juga telah mengeluarkan Surat Edaran mengimbau seluruh wajib pilih untuk menggunakan hak suara pada Pemilihan Suara Ulang (PSU) pemilihan anggota DPD RI pada Sabtu (13/7/2024).
Surat Edaran (SE) Nomor: 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Provinsi Sumatera Barat bertanggal 8 Juli 2024 itu bertujuan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan PSU DPD RI di Sumbar.
#hsn/ant/bin
