Hal itu disampaikan Budi dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR pada Kamis (27/6/2024) sore.
“Kalau boleh jujur, kadang tenant juga kesulitan melakukan pengadaan infrastruktur backup, karena persoalan keterbatasan anggaran atau kesulitan menjelaskan urgensi backup kepada otoritas keuangan atau auditor," kata Budi, dikutip dari Kompas.com (28/6/2024).
Dalih Menkominfo tersebut pun mengundang pertanyaan publik soal berapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan oleh negara, terutama untuk pengelolaan siber.
Berikut rangkuman anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selama lima tahun terakhir.
Anggaran BSSN tahun 2019 hingga 2023
Merujuk pada Buku II Nota Keuangan APBN 2023, anggaran yang diberikan oleh Kemenkeu kepada BSSN fluktuatif dalam lima tahun terakhir.
Suntikan dana terbesar jatuh pada tahun 2019 dengan jumlah mencapai Rp 2 triliun. Angka itu menurun dua tahun selanjutnya. Kemenkeu memotong sekitar Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun untuk 2020 dan 2021.
Pada tahun 2022, Kemenkeu kembali memotong anggaran dari Rp 1 triliun menjadi sekitar Rp 5 miliar. Sejak saat itu, hingga kini dana APBN untuk BSSN belum pernah mencapai triliun rupiah.
- 2019: Rp 2.270,8 triliun
Manajemen & pelaksanaaan tugas teknis lainnya: Rp 269,7 miliar
Pengembangan siber & sandi negara: Rp 2.001,0 triliun
- 2020: Rp 1.021,9 triliun
Manajemen & pelaksanaaan tugas teknis lainnya: Rp 506 miliar
Pengembangan siber & sandi negara: Rp 515,9 miliar
- 2021: Rp 1.414,6 triliun
Manajemen & pelaksanaaan tugas teknis lainnya: Rp 629,1 miliar
Pengembangan siber & sandi negara: Rp 785,4 miliar
- 2022: Rp 507,8 miliar
Manajemen & pelaksanaaan tugas teknis lainnya: Rp 381,7 miliar
Pengembangan siber & sandi negara: Rp 126,2 miliar
- 2023: Rp 624,4 miliar
Manajemen & pelaksanaaan tugas teknis lainnya: Rp 401,1 miliar
Pengembangan siber & sandi negara: Rp 217,2 miliar.
Anggaran BSSN tahun 2024
Diberitakan Antara (5/9/2023), anggaran siber pada tahun ini digelontor dana yang sedikit lebih banyak dibandingkan tahun 2023.
Menurut pagu anggaran BSSN Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tanggal 31 Juli 2023, anggarannya senilai Rp 771,7 miliar.
"Mengalami peningkatan sebesar 21 persen jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2023," ucap Kepala BSSN, Hinsa Siburian.
Berikut rincian alokasi dananya:
Manajemen BSSN sejumlah Rp 424,93 miliar
Belanja pegawai Rp 248,80 miliar
Belanja barang operasional Rp 124,97 miliar
Belanja non operasional 51,16 miliar.
Keamanan dan ketahanan siber dan sandi: Rp 235,99 miliar
Belanja barang Rencana Kerja Pemerintah Rp 25,36 miliar
Operasi pengamanan siber dan sandi selama pemilu Rp 110,84 miliar
Pelaksanaan tugas dan fungsi Rp 210,63 miliar.
Tanggapan pakar soal anggaran siber kurang
Pengamat siber dari Vaksin.com Alfons Tanujaya menyebut, keterbatasan dana untuk keamanan siber hanyalah alasan pemerintah akibat kurangnya kedisiplinan mengelola dana.
Sebab, Alfons menilai untuk melakukan backup data tidak harus memerlukan anggaran yang tinggi.
“Kalau mengerti IT, harusnya bisa melakukan itu (backup). Banyak cara yang tidak harus mahal. Kalau memang disiplin, budget Rp 700 miliar akan cukup,” jelasnya ketika dihubungi awak media, Sabtu (29/6/2024).
Ia menambahkan, backup harusnya menjadi prioritas utama dalam anggaran sebab merupakan tindakan yang paling mendasar dari pengamanan siber. Terlebih, melihat ukuran Data Pusat Data Nasional (PDN) sementara yang mencapai kurang lebih 5 hingga 6 terabyte (TB), nyaris mendekati level Amazon atau Google Cloud.
Pemerintah rencanakan tambah anggaran BSSN tahun 2025
Dinukil dari laman resmi BSSN (14/6/2024), pihak BSSN mengusulkan kepada Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menambah anggaran pagu indikatif BSSN sebesar Rp 1.321.351.000.
Usulan tersebut disampaikan Hinsa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Rabu (12/6/2024).
"Kami berharap usulan tambahan anggaran itu dapat dipenuhi dan diperjuangkan untuk ditambahkan pada Pagu Anggaran/Sementara Tahun Anggaran 2025. Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) oleh BSSN telah mengakomodir arah kebijakan pembangunan dan mengoptimalkan pelaksanaan keamanan siber dan sandi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan jika permintaan tersebut disetujui oleh DPR dan telah disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.
#kpc/bin
