Langkah itu menurut Ono Surono perlu dilakukan untuk mengawal agar tak terjadi pungutan liar atau pungli di sekolah-sekolah, khususnya di masa PPDB.
Ono menyampaikan hal itu terkait dengan adanya dugaan pungli berkedok sumbangan partisipasi pendidikan di sekolah pada proses PPDB.
Sebelumnya, dugaan pungli itu diungkap Ono melalui video yang diupload di akun tiktok @ono_surono, Minggu, 27 Juli 2024. Ono mengatakan mendapat keluhan dari orang tua siswa terkait pungutan liar di salah satu SMA di Kota Cirebon.
Sebelumnya, Kepala SMAN 1 Cirebon Naning Prasetyaningsih sudah mengeluarkan bantahan dan menyatakan pihaknya tidak melakukan pungli kepada orang tua siswa, khususnya pada PPDB 2023.
Soal dana sumbangan sebesar Rp 9,5 juta, Naning menegaskan hal itu sifatnya tidak mengikat. Pasalnya, banyak orang tua siswa yang meminta keringanan bahkan tidak membayar.
"Silakan ditanyakan pada Humas dan Komite Sekolah yang kini menjadi garda terdepan dalam hal ini," katanya.
Ono Surono kembali angkat bicara menanggapi pernyataan pihak sekolah terkait inisiasi partisipasi sumbangan atau pungutan itu bukan dari sekolah, tapi dari komite sekolah.
"Terima kasih bu Naning atas penjelasannya, bahwa sekolah hanya menyajikan delapan program standar, yang saya yakin ada beberapa program itu tidak ada kaitannya dengan siswa dan peningkatan kualitas pendidikan namun dibebankan kepada orang tua siswa," ujar Ono.
Ia meminta agar Naning menjelaskan 8 program standar dimaksud, terlebih foto-foto yang diterima Ono dari orang tua siswa itu juga ada biaya-biaya atau bukti pembayaran dari 8 program standar tersebut.
Ono Surono pun menyoroti pernyataan Naning terkait komite sekolah yang disebut sebagai garda terdepan.
"Kok akhirnya komite sekolah menjadi garda terdepan ya untuk membuat atau menginisiasi hal-hal yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kenapa sih Komite Sekolah mau menjadi garda terdepan, padahal bila terjadi apa-apa Komite Sekolah bakal kena" tanya Ono.
Ono mengimbau PJ Gubernur Jawa Barat agar mendorong inspektorat untuk melakukan audit dana-dana yang bersumber dari orang tua siswa.
Selain itu, Ia mendorong KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk melakukan pendampingan terhadap sekolah-sekolah di Jawa Barat yang melakukan partisipasi sumbangan kepada orang tua siswa
"Saya berharap agar BPK ini didorong untuk melakukan audit investigasi dengan tujuan tertentu untuk mengetahui seberapa efektif 20% anggaran yang telah dicanangkan berdasarkan undang-undang. Karena faktanya hampir seluruh sekolah melakukan pungutan seperti ini kepada orang tua siswanya," terang Ono.
"Apakah memang kondisi ini sah-sah saja disaat misalnya angka lamanya sekolah di Jawa Barat hanya kelas 2 SMP. Karena saya yakin faktornya adalah masalah keuangan, dimana banyak orang tua siswa yang tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan anak yang mahal tersebut," tambahnya.
Ono mengaku telah mendapatkan informasi dari orang tua siswa seperti bukti transferan dan juga rekapan siswa yang telah membayar. Dari informasi yang diperoleh Ono, terlihat data-data siswa yang sudah membayar sebesar Rp 7,5 Juta.
"Memang bukti-bukti yang dikirim adalah kejadian di tahun 2023, karena edaran untuk tahun 2024 belum keluar. Dan ini setiap tahun terjadi. Dari informasi yang saya peroleh, yang dimajukan itu memang komite sekolah seolah-olah merupakan inisiatif wali murid," kata dia.
"Dan bila dibilang tidak mengikat, mengapa pihak sekolah melalui komite terus menagih satu persatu orang tua siswa melalui telepon bukan chat WA. Ini harus ditindaklanjuti," tandasnya.
#gmd/bin
