Nofriandi Yusbar, Ketua RW 01 Kelurahan Belakang Balok, kepada rombongan Pemko bersama DPRD itu, mengungkapkan, kondisi sejumlah pemukiman di Kelurahan Belakang Balok, cukup mengkhawatirkan dan rawan dengan bencana longsor.
Warga mengharapkan untuk dapat dicarikan solusi terbaik, terutama mengenai drainase yang mengalir di kawasan itu yang tidak berfungsi. Diharapkannya pemerintah punya rencana yang baik untuk warga. Namun, untuk saat ini, tentu kami butuh penanggulangan darurat. Kawasan ini sangat mengkhawatirkan dan membahayakan warga, ungkap ketua RW 01.
Anggota Komisi III DPRD Bukittinggi, Jon Edwar, bersama Anggota DPRD, Abdul Rachman, menjelaskan, kunjungan lapangan dilakukan karena ada pengaduan warga yang mengkhawatirkan kawasan tempat tinggal mereka di Kelurahan Belakang Balok, rawan dengan longsor, pada saat curah hujan yang tinggi, ditambah drainase kurang berfungsi maksimal, sehingga berdampak pada rentannya tanah bibir Ngarai terjadi longsor dan akan berakibat buruk pada keselamatan warga.
“Untuk itu, kita lihat ke lokasi. Selain itu, kita undang juga pihak pemerintah kota, ada Asisten, Kadis PU, Kadis Perkim. Tujuannya, keluhan warga kita penuhi dan pertanyaan pertanyaan dari warga, bisa dijawab langsung, dengan solusi solusi terbaik dari pemerintah kota, yang akan kita support dari badan legislatif, sesuai tugas dan fungsi kita di DPRD,” ungkapnya.
Sementara Wako Bukittinggi Erman Safar yang diwakili Assisten II Setdako Bukittinggi, Rismal Hadi, mengatakan, idealnya, lokasi bibir ngarai, tidak layak lagi untuk dijadikan kawasan pemukiman, diperlukan relokasi dengan perencanaan yang matang katanya.
Kedepannya, warga di lokasi ini, mulai memikirkan untuk mencari lokasi lain untuk tempat tinggal. Ini rencana jangka menengah atau jangka panjangnya, harapnya.
Dikatakannya, dalam waktu dekat, pemerintah akan upayakan bagaimana persoalan drainase, jadi poin utama. “Pengerukan sedimen yang ada pada drainase di kawasan tersebut, menjadi langkah awal untuk diatasi. Selanjutnya, tahapannya, tentu kita lihat juga apa yang akan dilakukan dan keterkaitannya dengan ketersediaan anggaran,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Rusdy Nurman, mengharapkan kondisi ini, berhubungan langsung dengan masyarakat. Diharapkan respons cepat dari pemko dan pengertian khusus dari masyarakat sekitar, karena ada Perda RTRW yang mengatur masyarakat Bukittinggi, yang masuk daerah rawan bencana.
“Ini tingkat urgensinya tinggi Kita juga rekomendasikan pemko gunakan dana atau biaya tak terduga tahun 2024, jika solusi jangka pendeknya membutuhkan dana besar untuk atasi masalah ini, sesuai peruntukannya. Sementara, masyarakat kita juga himbau untuk memikirkan pindah lokasi tempat tinggal, karena memang membahayakan. Tapi, ini tentu harus kita rencanakan dengan matang, duduk bersama antara warga dengan pemerintah,” pintanya.
#wid/bin
