JAKARTA - DPW NasDem DKI telah memberikan rekomendasi tiga nama kepada Ketua Bappilu DPP NasDem Prananda Surya Paloh, yakni mantan Gubernur DKI Anies Baswedan, Bendum NasDem Ahmad Sahroni dan Ketua DPW NasDem DKI Wibi Andrino.
Hal itu disampaikan oleh Wibi Andrino dalam sambutannya di konsolidasi struktur Partai NasDem dalam rangka evaluasi Pemilu 2024 dan penguatan struktur persiapan Pilkada DKJ di Gedung Akademi Bela Negara (ABN) NasDem Jalan Pancoran Timur II No.4, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (23/6/2024)
“Kemarin tanggal 5 Juni yang lalu DPW DKI Jakarta telah memberikan rekomendasi, rekomendasi kepada Bappilu, ada 3 nama,” tutur Wibi.
"Kalau saya sih memang tidak minat. Baru dapat kursi pimpinan DPRD masa maju gubernur, nanti PAW dong," sambungnya.
Wibi mengatakan, 3 nama ini kini tengah dalam proses grooming di DPP NasDem.
“Semua 3 nama ini sudah kita berikan kepada kakak Prananda Surya Paloh, ini dalam proses di-grooming,” tuturnya.
Kemudian Wibi menjelaskan, NasDem tidak memiliki wewenang untuk mengusung calon tunggal di Pilkada Jakarta.
Sebab, NasDem hanya memiliki 11 kursi.
Kata Wibi, untuk mengusung pasangan calon, partai harus memiliki minimal 22 kursi. Dengan begitu, NasDem pun harus membangun koalisi dengan partai lain.
“Jadi kalau kita tidak mendapatkan mitra koalisi, tentu kita tidak bisa mengusung kader kita sendiri, pasti yang dicari adalah kader yang sesuai dengan kepentingan koalisi,” imbuhnya.
Anies Rugi Jika PKS Tarik Dukungan
Di mata masyarakat sosok Anies Baswedan selalu dikaitkan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), padahal dia bukan kader partai politik.
PKS begitu melekat pada Anies karena sejak Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2024 selalu mengusungnya.
Oleh karena itu jika PKS tidak mengusung maupun mendukung Anies, tentu dalam banyak hal sangat merugikan bagi Anies Baswedan.
“Anies akan kehilangan partai yang selama ini cukup loyal dan militan membela Anies, termasuk juga akan kehilangan partai yang cukup solid, cukup loyal memperjuangkan dan mengkampanyekan Anis sepanjang Pemilu 2024 dan Pilkada 2017 yang lalu,” kata Adi kepada wartawan pada Jumat (21/6/2024).
Di tengah wacana pencalonan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, PKS justru dikabarkan mendapat tawaran dari eks Koalisi Indonesia Maju (KIM), yang diusung oleh koalisi ‘pemerintah’.
PKS mendapat tawaran menjadi Bacawagub Ridwan Kamil (RK) sosok yang dijagokan menjadi Bacagub Jakarta oleh Partai Golkar.
“Tawaran bagi PKS untuk jadi Cawagub RK di Jakarta itu masih simpang siur dan bahkan cenderung menjadi isu liar ya, sebenarnya sulit untuk divalidasi gitu ya. Meski begitu ya saya kira jika betul tawaran ini dilakukan, tentu sebagai upaya untuk merayu PKS supaya tidak mendukung Anies Baswedan karena selama ini memang Anies dan PKS itu sangat identik gitu ya,” jelas dia.
Selain itu, dia juga meragukan PKS secara otomatis betul-betul mendapat kursi Bacawagub Jakarta dari RK.
Soalnya putra Presiden RI Jokowi, Kaesang Pangarep juga berpeluang mengikuti kontestasi pasca putusan Mahkamah Agung (MA).
Apalagi pihak yang mengajukan gugatan syarat usia minimal 30 tahun saat dilantik, adalah Partai Garuda yang memang berada di KIM.
Dia menduga, justru Kaesang didorong untuk maju mendampingi Ridwan Kamil demi melawan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.
“Ada kemungkinan Kaesang juga didorong maju menjadi Wakil (Gubernur) Ridwan Kamil ya untuk menantang Anies Baswedan, karena apapun keputusan Mahkamah Agung beberapa waktu yang lalu disinyalir ini menjadi peluang pintu masuk bagi Kaesang untuk maju,” ucapnya.
“Jadi tawaran PKS menjadi wakil Ridwan Kamil bagi saya itu hanya sebatas bahasa diplomasi dan tak ada jaminan sebenarnya PKS bisa dapat tiket untuk jadi wakil Ridwan Kamil,” lanjutnya.
Diketahui, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi tawaran dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mengisi posisi cawagub mendampingi calon yang diusung koalisi 'pemerintah'.
KIM sendiri digadang akan mengusung Ridwan Kamil sebagai bacagub di Pilkada Jakarta.
“Ada itu makanya sedang kami coba, analisis, kami kaji mana kira-kira yang nanti paling maslahat, kira-kira gitu,” kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu kepada awak media di Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2024).
Menurut Syaikhu, PKS tetap membuka komunikasi dengan partai manapun selama memiliki niat yang baik untuk maslahatan rakyat.
Bukan hanya dengan KIM, termasuk dengan koalisi perubahan yakni Partai NasDem dan PKB.
“Komunikasi dengan berbagai partai bukan cuma dengan KIM, dengan koalisi yang sudah kami bangun juga kami komunikasi terus. Nah cuma belum dalam tahapan final ini dengan ini, belum. Masih dalam proses dan kami masih kaji dan analisis mana yang terbaik untuk ke depan,” tuturnya.
#wtk/bin
