Tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menepis spekulasi bahwa penggantian pj gubernur ini bermuatan politis dan terkait pilkada serentak 2024. Menurutnya, penggantian ini murni untuk tata kelola birokrasi.
Ngabalin menegaskan, penggantian Pj gubernur Sumut, Sumsel dan NTB bukan upaya "cawe-cawe" Jokowi mengenai suksesi gubernur dan wakil gubernur di pilkada serentak 2024. Di Sumut, menantu Jokowi, Bobby Nasution dilaporkan hendak maju sebagai calon gubernur.
"Pergantian penjabat gubernur sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi dikarenakan ada penjabat yang akan maju dalam kontestasi pilgub sehingga sama sekali tidak ada kaitannya soal cawe-cawe atau siapa calon gubernur akan datang,” kata Ngabalin, Minggu (23/6/2024).
Dalam upacara pelantikan pada Senin (24/6/2024), Pj Gubernur Sumut Hassanudin dilaporkan akan digantikan Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni. Sedangkan posisi pj gubernur Sumsel akan diisi Plt. Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi.
Ngabalin meminta agar penggantian pj gubernur di Sumut tidak dikatikan dengan pencalonan Bobby. Ngabalin menegaskan, pengantian ini merupakan rotasi agar para pejabat terkait semakin kaya pengalaman melayani masyarakat di daerah.
"Itu kenapa penting kami dari Kantor Staf Presiden harus menegaskan proses ini adalah murni tata kelola pemerintahan yang diatur oleh Kemendagri,” kata Ngabalin.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politica Strategis Agung Baskoro menilai kemungkinan Jokowi melibatkan diri dalam pilkada serentak 2024 masih terbuka. Pasalnya, Jokowi masih menjabat hingga 20 Oktober 2024.
#ktv/iah
