Politisi Partai Demokrat itu menyoroti kenyataan bahwa meskipun ada peraturan baru untuk membatalkan kenaikan terkait dengan kedua hal tersebut, namun masih banyak perguruan tinggi negeri yang menerapkan biaya pendidikan yang tinggi.
"Perguruan tinggi negeri, walaupun kemarin sudah ada peraturan baru untuk membatalkan kenaikan UKT, ternyata masih banyak UKT yang harganya luar biasa sekali. Padahal Joko Widodo (Jokowi) dalam periode terakhir kemarin mengatakan ini eranya peningkatan kita akan fokus pada sumber daya manusia," ujar Dede Yusuf, Rabu (19/06/2024).
Ia menilai mahalnya biaya pendidikan tinggi dapat menghambat pencapaian target pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK). Ia menekankan pentingnya persiapan generasi muda dalam menghadapi industri 5.0.
"Fokusnya pada sumber daya manusia ini berarti kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk masuk kepada industri 5.0, yang mana penggunaan pemikiran yang kognitif dan kritis," tambahnya.
"Angkanya masih kemahalan, mungkin bapak Dirjen Kemendagri juga paham bahwa untuk masuk kedokteran biaya institusinya bisa beli Alphard. Hanya untuk membayar biaya gedung, belum UKT, mungkin ratusan juta padahal Menteri Kesehatan sudah mengatakan Indonesia kekurangan jumlah dokter," ungkap Dede Yusuf.
Dede Yusuf mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam menangani masalah biaya pendidikan tinggi agar tidak menghambat akses generasi muda Indonesia dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan mempersiapkan diri mereka untuk masa depan.
Adapun Presiden Jokowi dalam pelantikannya memberikan lima poin utama yang akan dikerjakannya dalam masa tugas 2019 - 2024. Salah satu poin dari hal tersebut adalah pembangunan sumber daya manusia yang terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
#wek/bin
