JAUH hari sebelum pemilihan umum berlangsung, saya pernah membahas tentang bagaimana langkah-langkah strategis politik Prabowo Subianto dalam mengunci dukungan Jokowi.
Langkah tersebut mulai dari menyebar billboard bergambarkan Prabowo dan Jokowi secara masif di seluruh Indonesia, peningkatan intensitas kebersamaan Prabowo dan Jokowi, dukungan awal Partai Gerindra kepada PSI sebelum Kaesang diparkir sebagai Ketum PSI, sampai pada langkah Prabowo menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.
Langkah-langkah tersebut melambungkan tingkat signifikansi Jokowi di mata Prabowo dan partai-partai politik yang mendukungnya, sampai akhirnya mengangkat status Jokowi di arena politik nasional dari status "presiden petugas partai" menjadi politisi handal setara dengan "King Maker" lainnya, seperti Megawati Soekarnoputri, Surya Paloh dan Jusuf Kalla. Hal tersebut tentu bisa terwujud karena strategi elektoral Prabowo yang secara prinsipil tentu perlu diapresiasi.
Kekalahan dua kali dari Jokowi di pemilihan presiden tahun 2014 dan 2019 memang membuat Prabowo banyak belajar. Sehingga saat Prabowo diajak bergabung ke dalam pemerintahan pascapemilihan 2019, Prabowo berjuang habis-habisan mengapitalisasi posisinya sebagai bawahan Jokowi di dalam pemerintahan di satu sisi dan mengapitalisasi besarnya pemilih Jokowi di luar Partai PDIP di sisi lain.
Beruntung bagi Prabowo, semua strategi elektoral yang ia ambil mendatangkan "rasa nyaman" tersendiri bagi Jokowi. Jokowi terlihat begitu menikmati posisinya yang sangat ditinggikan oleh Prabowo tersebut.
Sebagaimana yang telah kita saksikan selama masa pemanasan pemilu beberapa bulan lalu, posisi penting Jokowi di dalam lingkungan politik yang disediakan oleh Prabowo dibanding-bandingkan oleh publik dengan posisi subordinat dan perlakuan yang kurang etis dari PDIP terhadap Jokowi selama hampir sembilan tahun belakangan.
Karena narasi perbandingan tersebut, sangat banyak masyarakat yang menoleransi keputusan Jokowi dalam mendukung Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo di satu sisi dan sikap Jokowi yang mengabaikan PDIP beserta capres Ganjar Pranowo di sisi lain.
Namun di dalam politik, "there is nothing such as a free lunch" alias tak ada yang benar-benar gratis, sekalipun Prabowo diperkenalkan dengan brand "ikhlas" sedari dulu.
Dalam politik, koalisi bisa terjadi jika ada irisan kepentingan yang disertai adanya resiprositas politik. Segala upaya politik yang telah dilakukan oleh Prabowo dalam rangka meninggikan "harga diri politik" Jokowi tentu harus dibalas dan dibayar dengan perlakuan yang setimpal. Jika tidak, maka akan melahirkan perceraian politik layaknya yang dialami oleh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat hengkang dari kubu Prabowo karena tidak adanya resiprositas dari kubu Prabowo atas segala upaya politik Cak Imin untuk menjadi cawapres Prabowo.
Karena itu, Jokowi akhirnya menggunakan segala "resources" yang ia miliki, termasuk resource sebagai seorang Presiden Republik Indonesia, untuk memuluskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka di satu sisi dan untuk memenangkan pasangan Prabowo - Gibran di sisi lain.
Paling mutakhir dilakukan Jokowi sebelum hari pencoblosan adalah politik gentong babi atau Pork Barrel Politics. Jokowi dan pemerintah secara tiba-tiba memutuskan untuk melanjutkan program BLT beras dan BLT uang di awal tahun, tanpa memikirkan tentang kondisi pasokan beras nasional yang sekarat. Kebijakan tersebut dengan kentara terlihat ditujukan untuk daerah-daerah yang secara elektoral menjadi basis lawan politik Prabowo - Gibran, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali.
#Penulis adalah Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.
