Menurutnya, tak ada urgensinya untuk mengajukan hak angket tersebut. Sebab, perbedaan suara capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan yang lainnya amat jauh.
"Kalau bedanya tipis sekali, mungkin bisa dipertimbangkan dengan kritis lah. Tapi kalau jaraknya seperti ini, marginnya terlalu jauh, saya pikir tidak ada urgensinya," kata AHY kepada awak media di Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Menurut AHY, Pemilu 2024 sudah selesai dilaksanakan.
Ia meminta agar seluruh pihak menghormati segala proses tahapan pesta demokrasi, termasuk perhitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
"Karena kita lihat bahwa pemilu sudah dijalankan, kita semua menghormati proses penghitungan suara yang dilakukan KPU, tentu ada dinamika, ada yang puas, tidak puas dan itu sebuah keniscayaan dalam Pemilu dalam demokrasi," kata AHY.
Politisi yang juga baru saja menjabat Menteri ATR ini menilai amat sulit untuk mencari letak kecurangan dari kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
"Tetapi kita lihat dari hasil sementara berdasarkan penghitungan, baik di awal yang dilakukan secara quick count maupun yang terus bergerak sampai dengan nanti menuju 20 Maret, saya rasa sulit untuk mencari, karena jaraknya jauh sekali, jaraknya jauh dan ini sulit bagi saya menerima untuk dipertanyakan," kata AHY.
Sebelumnya, DPP Partai NasDem menyatakan akan tetap mengajukan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.
Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan, pihaknya tetap akan mengajukan hak angket meski PDI Perjuangan atau PDI-P tak jadi melayangkannya.
“Kemarin Pak Sugeng Suparwoto (Ketua DPP Partai NasDem) sudah ngomong akan tetap melanjutkan hak angket sekalipun PDI-P enggak ikut,“ kata Sahroni di gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/3/2024).
Ia berharap semua fraksi di DPR ikut serta dalam menggulirkan hak angket untuk menyikapi dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.
Tujuannya, kata dia, agar hasil Pemilu 2024 mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat Indonesia.
“Nah kita pengen jangankan hanya satu partai, semua partai yang ada di DPR ini sama-sama buat legitimasi yang kuat kepada publik bahwa DPR itu masih diharapkan oleh masyarakat atas kepentingan transparansi publik,” ungkap AHY.
#ktv/bin
