JAKARTA -- Sivitas akademika UGM mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat Petisi Bulaksumur. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai petisi tersebut sebagai peringatan untuk semua pihak.
"Oh ya saya kira setelah masyarakat sipil, hari ini kampus. Maka ini alert buat kita, buat bangsa Indonesia, bahwa siapapun tidak boleh memain-mainkan demokrasi ini," ujarnya di Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (3/2/2024).
Ketua Umum Keluarga Alumni UGM (Kagama) itu menilai demokrasi jangan sampai diintervensi oleh kekuatan apa pun. Ganjar juga mengingatkan demokrasi jangan sampai berjalan mundur.
"Biarkan demokrasi berjalan secara luber, secara jurdil dan jangan diintervensi dengan power apa pun. Pertaruhan kita akan mahal. Demokrasi akan berjalan mundur dan itu diperingatkan oleh para ilmuwan. Mudah-mudahan ini jadi peringatan buat kita semua," ujar Ganjar.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani turut bicara soal sejumlah pihak mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Puan menyerahkan penilaian kepada masyarakat.
"Biar rakyat yang menilai. Rakyat yang akan menentukan pilihannya untuk tanggal 14 Februari," imbuhnya.
Istana Hormati Petisi Bulaksumur UGM
Istana Kepresidenan menghormati Petisi Bulaksumur yang disuarakan oleh sivitas akademika UGM untuk mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi.
"Dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. Kemarin, Bapak Presiden juga telah menegaskan 'freedom of speech' adalah hak demokrasi," ujar Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (2/2/2024).
Menurutnya, kritik ditujukan untuk perbaikan pada kualitas demokrasi di Indonesia. Dia menyebut perbedaan pendapat, perspektif, dan pilihan politik adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi.
"Apalagi di tahun politik, jelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi. Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik," ucap Ari.
"Namun ada baiknya, kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," jelasnya.
Petisi Bulaksumur Tak Wakili Institusi
UGM menegaskan Petisi Bulaksumur tidak mewakili universitas secara resmi. Sivitas akademika dalam Petisi Bulaksumur merupakan unsur lingkar diskusi.
"Saya sampaikan bahwa dosen dalam hal ini ada juga guru besar, ada mahasiswa, alumni, tenaga kependidikan ini ada yang ikut dalam elemen-elemen diskusi itu. Tapi kalau ini mau dikatakan secara institusional kami harus lewat proses institusional di mana itu ada Senat Akademik, dewan guru besar, MWA, dan pimpinan universitas. Belum lagi kita harus bercerita dengan teman-teman dekan," kata Sekretaris UGM Andi Sandi dilansir detikJogja, Jumat (2/2/2024).
#dtc/bin
