Mereka yang terdiri dari guru besar dan dosen itu juga mengkritik demokrasi yang mengalami kemunduran. Dalam beberapa hari terakhir, petisi dan kritik itu semakin meluas dan disampaikan perguruan tinggi di sejumlah daerah.
Terbaru ada civitas academica Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menyerukan Maklumat Kebangsaan di Gedung Siti Walidah, Kompleks Kampus UMS, Senin (5/2/2024). Pembacaan maklumat diikuti Rektor UMS, Sofyan Anif dan puluhan Guru Besar UMS.
Terdapat delapan poin Maklumat Kebangsaan yang dibacakan oleh Guru Besar Fakultas Hukum UMS yang juga mantan Ketua Komisi Yudisial (KY), Aidul Fitri Ciada Azhari
Aidul mengatakan maklumat tersebut muncul karena keresahan civitas academica terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut sudah sangat memprihatinkan sehingga mengancam masa depan demokrasi di tanah air.
"Saya mendengar dari beberapa kalangan, ya sebutlah dari Pihak Istana, ini sebagai orkestrasi politik. Saya kira ini orkestrasi kewarasan, orkestrasi nurani, orkestrasi moral," kata Aidul.
Kemudian, civitas academica Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta mendesak Jokowi menjadi teladan etik dalam menjaga netralitas dan menjamin proses politik berlangsung demokratis serta tanpa kekerasan di Pilpres 2024.
Desakan tersebut tertuang dalam salah satu poin 'Seruan Moral Kalijaga' yang dibacakan dosen Sosiologi UIN Sunan Kalijaga, Achmad Uzair bersama dosen lain dari kampus tersebut.
Setop penyalahgunaan kekuasaan
Selain itu, civitas academica serta alumni Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi dari seluruh Indonesia menyentil Jokowi soal penyalahgunaan sumber daya negara untuk melanggengkan kekuasaan lewat Pilpres 2024.
Sentilan tersebut disampaikan dalam tiga poin 'Seruan Jembatan Serong II' yang dibacakan Ketua STF Driyarkara, Romo Simon P Lili Tjahjadi. Guru Besar Filsafat Moral Romo Franz Magnis; Filsuf Karlina Supelli; Dosen STF Driyarkara Romo A. Setyo Wibowo turut hadir dalam pembacaan seruan tersebut.
Mereka menyatakan bahwa negara ini tidak boleh dikurbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai Mukadimah UUD 1945, Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pemerintah pun dibentuk demi mencapai tujuan itu.
"Kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan para pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara," ujar Romo Simon di STF Driyarkara, Jakarta, Senin (5/2/2024).
"Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, Anda bertanggung jawab kepada Tuhan," sambung Romo Simon.
Lebih lanjut, sebanyak 44 Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya juga meminta Jokowi menjaga netralitas saat Pemilu 2024.
Sementara itu ratusan civitas academica Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang terdiri dari guru besar, akademisi, alumni, dan mahasiswa juga mengeluarkan manifesto.
Daftar kampus yang menyampaikan seruan kritik ke pemerintahan Jokowi sampai Senin (5/2/2024):
- Universitas Gajah Mada (UGM)
- Universitas Islam Indonesia (UII)
- Universitas Indonesia (UI)
- Universitas Hasanuddin (Unhas)
- Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
- Universitas Lambung Mangkurat
- Universitas Mulawarman Samarinda
- Universitas Padjadjaran (Unpad)
- Sekolah Tinggi Filsafat (STF) dan Teologi dari seluruh Indonesia
- Universitas Ahmad Dahlan (UAD)
- Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)
- Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Universitas Negeri Surabaya (Unesa)
- Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
- Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya
- Universitas Airlangga
- Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta
- Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh
- Universitas Sumatera Utara (USU)
#cnn/bin
