Melalui imbauan moral “Mengawal Demokrasi Indonesia yang Berkeadaban”, UMY menilai bahwa pemerintahan Jokowi diwarnai dengan berbagai pelanggaran.
“Dari KPK dikebiri, pejabat doyan korupsi, DPR tak berfungsi membela anak negeri, dan sebagian hakim MK (Mahkamah Konstitusi) tidak punya etika dan harga diri,” kata salah satu guru besar UMY, Akif Khilmiyah saat membacakan pernyataan, Sabtu (3/2/2024).
Berkaitan dengan MK, Akif mengatakan bahwa hakim MK telah dipasung oleh ambisi penguasa negeri hingga Pemilu 2024 kehilangan etika dalam politik.
Para sivitas akademika menilai bahwa para penguasa justru sibuk melanggengkan kekuasaan, alih-alih memikirkan rakyat yang tersingkirkan karena adanya kekuasaan oligarki.
“Kerapuhan fondasi bernegara ini hampir sempurna karena para penyelenggara negara gagal menunjukkan keteladanan mereka dalam menjaga kepatuhan kepada prinsip-prinsip konstitusi dan etika bernegara yang harusnya ditaati dengan sepenuh hati,” ucap Akif.
Sivitas akademika pun mengajak seluruh penyelenggara negara untuk menunjukkan kepatuhan pada prinsip konstitusi dan menjalankan etika dalam bernegara.
“Tanpa keteladanan, para penyelenggara negara, maka Indonesia akan berada di ambang pintu menjadi negara gagal,” ujarnya seperti dikutip dari Kompas.com.
Untuk ke depannya, sivitas akademika UMY mendesak Jokowi untuk menjalankan kewajiban konstitusionalnya sebagai penyelenggara negara, khususnya di masa jelang Pemilu 2024 saat ini.
#kpc/bin
