JAKARTA -- Koalisi Masyarakat Sipil menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan dugaan korupsi Pembelian Pesawat Mirage 2000-5 oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Kabar itu pertama kali dihembuskan oleh media asing, Meta Nex dalam artikel bertajuk "Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation" pada Jumat (9/2/2024) kemarin.
Artikel itu menulis adanya kesepakatan dengan Qatar untuk pembelian 12 jet tempur Mirage bekas senilai US$ 792 juta atau setara sekitar Rp 12,4 triliun, atau dengan harga US$ 66 juta setiap jet. The Group of States Against Corruption (GRECO) atau Komisi Antikorupsi Uni Eropa disebut sedang menyelidiki skandal ini.
Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan KPK harus membangun komunikasi dan kerja sama dengan badan-badan antikorupsi internasional, khususnya dari Uni Eropa (GRECO) demi mengusut tuntas skandal pembelian Mirage 2000-5. Kelompok yang mencakup Imparsial hingga YLBHI ini mengatakan, berbagai kasus korupsi yang pernah ditangani KPK dapat diproses lebih lanjut karena adanya kerjasama internasional yang baik.
"KPK perlu menjadi garda terdepan dari upaya penegakan hukum untuk kasus-kasus korupsi kelas kakap, yang melibatkan pejabat publik dan politik," kata Koalisi.
Koalisi juga meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk berkoordinasi dengan PPATK dalam rangka mencari informasi dan bukti yang lebih kuat atas indikasi pembayaran kick-back 7 persen atau USD 55,4juta kepada Prabowo oleh pejabat Qatar. Skema ini diduga untuk pendanaan politik pada Pilpres 2024.
Prabowo saat ini menjadi calon presiden Koalisi Indonesia Maju bersama Gibran Rakabuming Raka - Putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Juru Bicara Menteri Pertahanan, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut informasi tersebut hoaks. "Itu berita fitnah. Faktanya tidak ada pembelian sama sekali sampai saat ini dan tidak ada di waktu yang akan datang," ujar Dahnil saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Jumat (9/2/2024).
Kementerian Pertahanan atau Kemhan menyatakan menunda rencana pembelian 12 jet tempur Mirage 2000-5. Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu karena kapasitas fiskal yang terbatas.
Menurut dia, penundaan itu diputuskan oleh dua kementerian, yakni Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan. "Pemerintah telah menunda pembelian jet Mirage karena kapasitas fiskal kami, untuk saat ini, tidak dapat mendukung pembelian," ujar Dahnil dalam sebuah acara di stasiun TV swasta dikutip Reuters pada Kamis (4/2/2024).
Namun, kata Dahnil, sebagai gantinya pihaknya akan melakukan retrofit—penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama—untuk pesawat Sukhoi dan F16 yang ada sebagai gantinya.
Forum Militer Dumay Ramai Debatkan Isu Korupsi Menhan Prabowo
Sebelumnya forum militer di sosial media X ramai memperbincangkan isi pemberitaan Meta Nex terkait keterlibatan Prabowo Subianto dalam dugaan korupsi dan penyuapan sejumlah 55,4 juta US Dolar dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan Pemerintah Qatar.
Perdebatan diawali dari postingan akun anonim @_P0c1_1m0eTWibu pada Jumat (9/2/2024) terkait 'surat diplomatik' yang menuduh Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto melakukan korupsi dalam pengadaan pesawat Mirage 2000-5 .
Forum edukasi militer dari akun @tweetmiliter yang saat ini memiliki 73 ribu pengikut, menganalisis lebih jauh mengenai 'dokumen' tersebut. Akun yang fokus membahas bidang pertahanan dan militer itu meragukan keasliannya.
Mereka mengungkap ada banyak kejanggalan dalam dokumen itu salah satunya adalah kalimat yang digunakan dalam dokumen yang disebut 'rahasia' itu. Mulai dari bahasa yang digunakan hingga belum terjadinya pembelian pesawat tersebut oleh Indonesia.
Akun @tweetmiliter juga mempertanyakan hoaks itu karena membahas pesawat yang unitnya belum dimiliki Indonesia karena pembeliannya ditunda pemerintah.
"Lemot ah kayak internet gratisan. Barang yang diomongin aja gak ada bentuknya di Indonesia," cuit @tweetmiliter.
"Belum lagi sintaks kalimat bahasa Inggris di "telegram rahasia" yg tidak terlihat seperti sintaks American English,” lanjutnya.
Akun @twitmiliter, juga mengendus kebohongan lain dari 'dokumen rahasia' yang dimuat @_P0c1_1m0eTWibu. Mereka menemukan sejumlah kalimat yang tercantum, sama persis dengan dokumen yang terbit belasan tahun lalu.
"Ada temuan menarik mengenai "diplomatic cable" ini. Coba bandingkan 2 diplomatic cable yang terpisah hampir 15 tahun ini. Banyak sekali kesamaan kata-kata di dalamnya, terutama di bagian yg dilingkari," lanjut @tweetmiliter, sembari menyertakan bukti.
Mereka pun mengingatkan masyarakat, khususnya para pengikutnya untuk tidak mudah terpancing pada kabar tak berdasar jelang Pilpres 2024.
"Hati-hati ya, menjelang hari H pencoblosan, banyak disinformasi berkeliaran,”
Cuitan @twitmiliter, yang membongkar kebohongan akun @_P0c1_1m0eTWibu, pun didukung oleh warganet X. Sebagian mereka turut menyayangkan munculnya hoaks tersebut.
"Barang belum ada bahkan belum deal kok langsung dibilang korupsi," tulis akun @asrliiiii, sembari menyertakan emoji menangis.
"Hahahaha masih banyak yg ngobok-ngobok via jalur militer ya," cuit @Nebuchanedzar_I.
"Itu udah satu juta tayangan. Ngeri kali hoaxnya. Kasih community notes kali yah," kata akun @nostradamus006.
#tpc/mic/bin