JAKARTA -- Baru-baru ini Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengkritisi pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) berasal dari Presiden Joko Widodo. Ketua Umum (Ketum)-nya dikritisi, Partai Amanat Nasional (PAN) balik membalas pernyataan Hasto Kristiyanto.
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay menuturkan, sebutan "BLT Jokowi" bukanlah dari Zulhas, tetapi dari masyarakat.
"Kemarin kan ada yang mengkritik terkait video yang beredar, di mana ada penyebutan nama Presiden Jokowi di acara Ketum Zulhas. Ini perlu diluruskan, bahwa yang menyebut nama Jokowi adalah masyarakat, bukan Zulhas," kata Saleh kepada awak media di Jakarta, Jumat (5/1/2024).
Saleh mengatakan, Zulhas kala itu sedang melakukan sesi tanya jawab dengan masyarakat soal BLT.
"Posisi Zulhas adalah bertanya, apa bansos perlu dilanjutkan? Apa perlu diperbanyak? Siapa yang suka memberi bansos? Itu semua dijawab masyarakat. Nah, di akhir itu, mereka dengan lantang menyebut Pak Jokowi," paparnya.
Menurut Saleh, pandangan tersebut wajar lantaran masyarakat menginginkan BLT dari pemerintah dilanjutkan, karena ada wacana penghentian BLT dari salah satu kementerian.
"Itu ya sah saja. Kan pandangan dan penilaian masyarakat. Kalau masyarakat mau dilanjutkan, ya perlu penekanan untuk memilih capres dan cawapres yang berkomitmen melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi. Dari ketiga paslon, yang jelas berkomitmen adalah Prabowo-Gibran," jelasnya.
Anggota Komisi IX DPR RI ini menyebut pertanyaan Zulhas di acara yang ada di video sangat kontekstual. Pasalnya, ada paslon yang meminta menunda pemberian bansos. Kemudian, ada juga timses paslon lain yang secara terbuka menolak pencairan bansos dengan alasan takut adanya politisasi.
Menyikapi hal itu, Zulhas merasa perlu menanyakan langsung ke masyarakat.
Ternyata, masyarakat secara nyata menginginkan agar bansos tersebut dilanjutkan, bukan ditunda," tutupnya.
#tpc/gus