Bamsoet: Realisasi KUR Rp 177,54 Triliun Pertanda Pelaku UMKM Sangat Butuh Suntikan Dana Kembangkan Usaha

JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo telah menerima pengurus Kerukunan Usahawan Kecil dan Menengah Indonesia (KUKMI) di kantornya yang berlokasi di Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Dalam pertemuan tersebut, pria yang akrab disapa Bamsoet itu menekankan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah banyak memberikan perhatian kepada UMKM.

BACA JUGA: Ingin Memulai Bisnis UMKM? Ikuti 9 Langkah Ini.. 

Salah satunya terlihat dari pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pertumbuhan KUR sebesar Rp 178,07 triliun atau kurang lebih 16,25 persen pada 2020 dan sebesar Rp 192,59 triliun atau kurang lebih 8,16 persen pada 2021.

Saat ini, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM menargetkan penyaluran KUR pada 2023 mencapai Rp 297 triliun.

Realisasinya hingga September 2023 telah mencapai Rp 177,54 triliun. Masih menyisakan sekitar Rp 119,46 triliun

"Data tersebut juga menunjukkan bahwa para pelaku UMKM sangat membutuhkan suntikan dana dalam mengembangkan usahanya. Karena itu, siapapun yang nantinya menggantikan Presiden Jokowi sebagai pemimpin nasional, harus tetap melanjutkan program KUR," ujar Bamsoet.

Pengurus KUKMI yang hadir antara lain, Ketua Dewan Pembina Azwir Daini Tara, Ketua Umum Yudianto Tri Rahardjo, Wakil Ketua Umum Yamin Tara, Sekretaris Jenderal Hasan AG, Wakil Sekretaris Jenderal Danny Tara, Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Bowo Sidik Pengestu, Wakil Bendahara Donny Tara, Ketua Bidang Pariwisata Nova Sri Budiningsih, serta Ketua Bidang BUMN Andrian Lamemuhar.

Ketua DPR RI ke-20 itu menjelaskan, keberpihakan terhadap UMKM merupakan keniscayaan dan keharusan.

Khususnya dalam hal pemberdayaan, baik dari sisi permodalan maupun dari sisi pengembangan kapasitas usaha.

BACA JUGA: Keutamaan Beriklan di Media Online Sumatrazone Bagi UMKM

Mengingat UMKM terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar, sekaligus solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran.

"Dukungan terhadap UMKM tersebut juga tidak lepas karena keberadaan UMKM sebagai bangun perekonomian yang selaras dengan amanat Konstitusi pasal 33 ayat 4," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI itu menerangkan, selama ini UMKM menjadi tulang punggung dan pilar penting dalam perekonomian nasional.

Tercermin dari fakta bahwa sekitar 99 persen dari keseluruhan unit usaha yang ada di Indonesia bergerak di sektor UMKM.

Menyerap 97 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional dan berkontribusi 60,5 persen terhadap PDB.

"Kami juga tidak boleh menutup mata terhadap masih banyaknya tantangan yang dihadapi UMKM. Kinerja dan kontribusi UMKM masih perlu dioptimalkan, salah satunya melalui program transformasi digital. Hingga Juni 2023, sekitar 22,7 juta UMKM di Indonesia sudah masuk pada ekosistem digital," pungkas Bamsoet.

#jpnn/bin