JAKARTA — Penegakan hukum menjadi salah satu fokus yang disampaikan bakal calon wakil presiden (bacawapres) Mahfud MD, seusai diumumkan secara resmi sebagai pendamping dari calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.
Mahfud dideklarasikan sebagai pendamping Ganjar pada Pilpres 2024 oleh Ketua Umum PDI Perjuangan di kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2023).
Di kesempatan terpisah, Mahfud mengatakan sudah mengidentifikasi permasalahan yang mengakar di Indonesia. Yakni ketidakpastian dan ketidaktegasan di sejumlah sektor.
“Saya sudah identifikasi. Sebenarnya masalah kita itu kalau politiknya ya di atas muncul oligarki, di bawah muncul anarki. Sehingga tidak jelas,” kata Mahfud.
Akibatnya timbul perilaku korupsi yang merugikan. Mahfud mengaku punya strategi memberantas korupsi. Yakni dengan memberi kepastian hukum di tingkat atas dan perlindungan di tingkat bawah.
“Sebenarnya kalau konsepnya sudah, penataan sistem politik sudah, tinggal DPR dan parpol ini punya kesadaran yang sama dengan kita, bahwa sistem politik kita (pemerintah) di beberapa hal harus ditata agar tidak berbiaya tinggi,” tegasnya.
Ia kemudian mencontohkan ketidakpastian di bidang ekonomi. Di mana terjadi tumpang tindih perizinan dan fakta bahwa suap-menyuap masih menjadi budaya. Soal ini, Mahfud mengaku sering mendengar cerita dari para pengusaha.
Menurutnya, penyelarasan sistem perlu dilakukan secara menyeluruh. Seperti di pemerintahan Presiden Jokowi yang melakukan perbaikan sistem birokrasi menjadi digitalisasi. Sehingga semua dapat dikontrol.
“Program sudah ada tapi karena kurang bersih di berbagai tempat jadi nggak jalan. Konsep dasarnya tidak banyak perlu diperdebatkan lagi. Tinggal kita impelemantasi, masalahnya kan itu (yang terjadi) nggak jelas,” ujarnya.
Strategi selain memperbaiki, lanjut Mahfud, adalah dengan meningkatkan ketegasan. Menurutnya, perlu kembali dibangun budaya kesadaran takut berbuat salah dan berani tegakkan aturan.
“Ini yang kurang. Orang selalu lihatnya Menkopolhukkam, nah itu diperbanyak ada di setiap kementerian, menurut saya harus berani. Diperbanyak kesadaran takut berbuat salah, dan keberanian untuk menegakkan aturan menindak sekaligus dibangun bersama,” jelasnya.
Mahfud tak menampik bahwa memberantas korupsi perlu waktu yang lama dan pekerjaan rumah yang berat. Untuk itu ia mengajak masyarakat menyatukan visi dan kerja sama memberantas korupsi
“PR banyak tapi kan orang banyak, ada yang bisa mewartakan ke publik, ada polisi yang bisa memaksa kalau ada yang main-main, ada ahli hukum ada peneliti, banyak bisa dikerjain sama-sama kan,” tandasnya.
Sebagai informasi, setelah resmi diumumkan sebagai bacawapres untuk Ganjar Pranowo oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Mahfud pun menyampaikan pidato.
Dalam pidatonya, dia menyoroti demokrasi dan penegakan hukum. Dia juga berbicara soal toleransi di tengah keberagaman. Mahfud juga memberi perhatian terhadap perlindungan kaum lemah. Dia menggunakan diksi "wong cilik", sapaan yang sering digunakan PDIP.
Miliki Total Kekayaan Rp29, 5 Miliar
Sementara itu, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya yang disampaikan pada 31 Maret 2023, Mahfud MD tercatat punya total kekayaan sebesar Rp 29.546.144.117.
Dikutip dari laman e-LHKPN, Mahfud memiliki 15 bidang tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp 12.060.316.000,-.
Seluruh aset yang merupakan hasil sendiri itu tersebar di Sleman, Pamekasan, Surabaya, dan Jakarta Selatan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga melaporkan kepemilikan kendaraan bermotor dengan total nilai Rp 1.503.000.000.
Rinciannya, yakni mobil Toyota Avanza Veloz tahun 2012 senilai Rp 120 juta; Toyota Vios tahun 2013 seharga Rp 135 juta; Toyota Camry tahun 2017 seharga Rp 300 juta; dan Toyota Alphard tahun 2018 seharga Rp 900 juta.
Kemudian, sepeda motor Vespa Primavera 150 tahun 2021 seharga Rp 45 juta; dan motor Honda tahun 2007 seharga Rp 3 juta. Seluruh kendaraan ini dilaporkan merupakan hasil sendiri.
Mahfud juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya sebesar Rp 180.500.000, kas dan setara kas mencapai Rp 15.802.328.117.
Ia diketahui tidak memiliki utang maupun surat berharga dan harta lainnya.
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan Mahfud MD sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo.
Pengumuman ini disampaikan saat deklarasi bersama partai koalisi di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (18/10/2023).
“Hari ini Rabu tanggal 18 Oktober 2023, saya sudah mantap mengambil putusan untuk kepentingan rakyat dan negara. Oleh karena itulah dengan mengucap bismillahirahmanirahhim, maka cawapres yang dipilih PDIP yang mendampingi Ganjar Pranowo adalah Profesor Mahfud MD.”
#dtc/bin