"Cerita sedih ini terjadi, dan saya ingin ngangkat pembangunan itu bukan tentang pertumbuhan ekonomi, bukan tentang berapa billion US dollar investasi masuk, bukan tentang berapa pendapatan perkapita, tetapi konstitusi menegaskan kita harus melindungi segenap bangsa, itu kewajiban nomor satu, every single of our citizen itu punya hak," kata Mardani dalam diskusi Indonesia Leaders Talk di PKSTV pada Jumat (29/9/2023).
Oleh karena itu, ia menilai pemerintah tidak boleh berpihak kepada satu sisi karena keadilan wajib ditegakkan. Mardani menegaskan bahwa negeri Ini bukan untuk para investor saja, bukan untuk pertumbuhan ekonomi saja, tetapi yang utama haruslah dalam fungsi melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tiga Poin yang Diminta
1. Negara Harus Hadir Untuk Rakyat
Ia menegaskan, negara harus membela rakyat, jika memang ada warga yang tidak memiliki sertifikat tanah, pemerintah harusnya membantu pengurusan serifikat.
"Kalau ada cerita mereka enggak ada serifikat, ya disertifikatkan negara yang aktif, kalau tidak ada anggarannya kami di Komisi II (DPR) siap berjuang untuk mewujudkan anggaran itu, jangan hal yang asasi dikalahkan oleh hal yang sifatnya administratif, administratif mah datang belakangan," jelasnya.
Menurutnya, hal yang bersifat administratif harusnya digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk rakyat dan bukan malah sebaliknya, misalnya, menjadi alat untuk menggusur rakyat, apalagi menyengsarakan rakyat.
"Tetapi PSN ini banyak yang timbul, apalagi kalau kita melihat Pulau Rempang, persetujuannya baru Agustus seingat saya 2023 dan langsung aksi. Kasihan sekali masyarakat, karena masyarakat itu bukan sekedar pindah, ada sejarah yang dicabut, ada akar yang dicabut, ada budaya yang hilang, ada kenangan yang hilang," katanya.
2. Transparansi Akuntabilitas
Anggota Komisi II DPR itu menjelaskan bahwa ia tidak menolak investasi. Namun saat ini investasi itu jika melihat dari negara-negara di Eropa, ada eco labeling, eco deforestasi, tidak merusak, climate change dan sebagainya. Artinya persyaratan-persyaratan investasinya harusnya sesuai dengan standar Green development, standar yang eco friendly, eco society dan eco society friendly.
"Nah di sini, transparansi akuntabilitas sangat dibutuhkan, tidak ada proses yang terburu-buru yang menghasilkan kebaikan, kalau kata baginda nabi, terburu-buru itu datangnya dari setan dan karena itu pasti membawa keburukan, dan karena itu musyawarah mendengar kemudian mencari solusi terbaik mestinya dilakukan," terang Mardani.
3. Kontrak Politik untuk Capres dan Cawapres
Mardani mengajak masyarakat untuk menilai seluruh capres dan cawapres soal tawaran masing-masing pihak untuk kasus yang menimbulkan dilema pembangunan dengan suara rakyat. Menurutnya, calon presiden dan wakilnya harus jelas dan tegas.
"Seperti apakah calon presiden, calon wakil presiden kita ke depannya menyelesaikan masalah ini, tidak bisa masalah ini dibiarkan karena satu nyawa itu mahal, ada masa depan yang dihilangkan, ada hak yang dihilangkan dan juga ada kesempatan yang dihilangkan karena itu, ini harus dijadikan kontrak politik yang jelas," ujarnya.
Ia meminta masyarakat untuk menanyakan ke semua capres dan cawapres apa perspektif dan kebijakan mereka soal PSN ke depannya, seperti apa desainnya. Dia menilai ini sangat diperlukan, sehingga nanti dapat mengikat siapa pun pemimpin masa depan agar memiliki perspektif yang sesuai dengan konstitusi.
#tpc/nka/bin
