Mangindar disangka melakukan tindak pidana korupsi terkait izin membuka lahan hutan untuk permukiman dan pertanian di Desa Partungko Naginjang, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir.
Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan mengatakan, penahanan dilakukan setelah tim penyidik memperoleh dua alat bukti perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam izin membuka hutan untuk permukiman dan pertanian pada kawasan hutan di Samosir.
Berdasarkan keterangan dari saksi dan alat bukti, MS diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
"Ancaman hukumannya di atas 5 tahun sesuai dengan Pasal 21 KUHAP dapat dilakukan penahanan," ucap Yos
Menurut Yos, pihaknya telah melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali secara patut akan tetapi MS tidak hadir.
"Sehingga menimbulkan kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana," ujar Yos.
Kejati Sumut pun meminta kepada keluarga MS agar yang bersangkutan memenuhi pemanggilan tersebut.
"Tersangka hadir di Kantor Kejati Sumut dan terhadap MS dilakukan penahanan. Sebelumnya tiga terdakwa terkait perkara ini telah divonis bersalah dan telah menjalani hukumannya," papar Yos.
Berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sumut terdapat kerugian negara sebesar Rp32,7 miliar.
"Tersangka MS ditahan selama 20 hari ke depan terhitung mulai 18 Agustus-6 September 2023 di Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan,“ pungkas Yos.
#mdk/bin
