Narasumber berita ini, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengatakan bahwa praktik ini telah berlangsung selama beberapa waktu.
Menyikapi masalah ini, Victor Edison, Ketua Gerakan Taruna Indonesia (Getar Indonesia), memberikan tanggapannya.
"Ini seharusnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan, jangan tutup mata karena musyawarah Dinas Pendidikan telah menyetujuinya. Namun, ini merupakan kesalahan fatal, terutama di tengah situasi Karawang yang tidak kondusif," ujar Victor Edison.
Berdasarkan informasi yang diterima, Victor Edison telah melaporkan masalah ini kepada Sekretaris Dinas dan Bupati dengan harapan agar segera diatasi.
Ia juga menegaskan bahwa anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBN untuk Karawang sangat besar dan harus dialokasikan dengan benar.
"Jangan salahkan para guru dalam hal ini. Dalam akhirnya, Disdik adalah yang harus dipertanyakan," tegas Victor.
Ia menekankan bahwa Dinas Pendidikan sebagai pengawas harus bertanggung jawab atas penjualan buku oleh oknum dan praktik ini harus dihentikan.
Menurut narasumber, selain SDN Nagasari IV dan V, praktik serupa juga terjadi di beberapa sekolah dasar lainnya di Karawang.
Masyarakat berharap agar pihak berwenang segera mengatasi masalah ini dan memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
Sementara itu, Victor Edison, selaku Ketua Gerakan Taruna Indonesia (Getar Indonesia), menyatakan bahwa pihaknya sangat menyesalkan kejadian ini dan menganggapnya sebagai pelanggaran serius.
Ia berharap agar aparat penegak hukum (APH) turun tangan dalam melakukan audit atas masalah ini.
Menurutnya, masalah tersebut merupakan hasil dari kolusi antara pejabat dan kepala sekolah dengan tujuan mengarahkan pembelian LKS di salah satu toko buku ampera di Karawang. Victor berjanji akan melaporkan masalah ini lebih lanjut jika tidak segera diatasi.
Diketahui, Gerakan Taruna Indonesia atau Getar Indonesia merupakan organisasi masyarakat yang berkomitmen untuk membantu dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
#psc/rif
