JAKARTA -- Kejaksaan Agung meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto supaya patuh dan memenuhi panggilan mereka untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya pada Senin (24/7).
Permintaan itu disampaikan Kepala Pusat Perangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana.
"Kalau saya lihat di media beliau sudah ada kesanggupan untuk hadir. Undangan sudah kita layangkan Kamis kemarin. Mudah-mudahan undangan sudah diterima dan Senin beliau bisa hadir," kata Ketut di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta, Sabtu (22/7/2023) kemarin.
Kendati demikian Ketut mengaku belum menerima konfirmasi dari Airlangga terkait kehadirannya dalam pemeriksaan di Kejagung Senin esok.
"Secara tertulis maupun secara lisan kepada Kejagung maupun penyidik kita, belum (ada konfirmasi) sampai saat ini. Tapi di media beliau sudah menyanggupi. Mudah-mudahan hadir ya,?" tuturnya.
Kejagung tengah menelisik kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya pada 2021-2022. Berkaitan dengan kasus ini, Kejagung telah menetapkan tiga perusahaan yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi, pada 16 Juni 2023.
Para terdakwa dimaksud adalah mantan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana serta Penasihat Kebijakan/Analis pada Independent Research & Advisory Indonesia (IRAI) dan Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei.
Nah dalam perkembangan penyelidikan kasus itu, Kejaksaan Agung memanggil Airlangga Hartarto. Ketut mengatakan pemanggilan tersebut dilakukan untuk mendalami kebijakan yang diambil Airlangga kala itu, khususnya terkait perusahaan yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut.
"Sehingga kami menggali dari sisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan. Satu, menggali dari sisi evaluasi kegiatan. Menggali dari sisi pelaksanaan kebijakan," kata Ketut di Kejagung, Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Namun, pada pemanggilan pertama terhadap Airlangga pada Selasa, ketua DPP Golkar tersebut tidak hadir . Ia juga enggan menanggapi pertanyaan terkait ketidakhadirannya itu.
Pada hari pemanggilan pertamanya, Selasa (18/7/2023) kemarin, awak media sempat bertemu dengan Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat.
Ia sempat meninggalkan kantornya pukul 15.00 WIB. Saat ditanya apakah ia akan ke Kejagung memenuhi panggilan pukul 16.00 WIB, dia berdalih mengatakan akan ke agenda lain.
"Ada agenda. Agenda sendiri," kata Airlangga.
#dtc/bin
