Pemko Bukittinggi 'Ambil Alih' Tanggungjawab Provinsi Sejahterakan Pendidik Tingkat SLTA

BUKITTINGGI, SUMBAR -- Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi konsisten memperhatikan kesejahteraan guru non PNS. Tahun 2023 ini, sebanyak Rp9,4 miliar lebih dianggarkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk uang komite dan insentif guru non PNS di SMA negeri sederajat Kota Bukittinggi.

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menjelaskan, untuk tahun 2023 ini total guru SMA, SMK dan SLB Negeri sebanyak 98 orang. Seluruhnya diberikan insentif Rp500 ribu per bulan dan THR Rp1 juta per tahun. 

Total anggaran dana insentif dan THR untuk guru non PNS untuk SMA, SMK dan SLB Negeri sebesar Rp686 juta. Terdiri dari dana insentif untuk 12 bulan sebesar Rp588 juta dan THR yang dianggarkan sebanyak Rp98 juta.

Selain itu, lanjutnya, Pemko Bukittinggi juga menganggarkan dana insentif dan THR untuk guru SMA, SMK dan SLB swasta serta subsidi uang komite pelajar SMA swasta se derajat Kota Bukittinggi sebesar Rp4 miliar lebih. Dana ini dicairkan melalui metode hibah di Bagian Kesra Setdako Bukittinggi.

Wako menambahkan, walaupun harusnya ini tanggung jawab provinsi, kesejahteraan pendidik tingkat SLTA ini harus terus ditingkatkan. Melihat kesejahteraan untuk guru non PNS saat ini terbilang minim, untuk itu, Pemko Bukittinggi memberikan bantuan tiap bulannya dan THR untuk guru non PNS.

#rel/ede