Saat itu Ganjar mendengar aspirasi para pedagang. Salah satu yang dikeluhkan ialah terkait retribusi bulanan yang tinggi. Sebagai respons atas aspirasi para pedagang tersebut, pria ubanan yang juga bakal capres PDIP itu lantas menelepon Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyampaikan keluhan para pedagang tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI, Saan Mustopa menilai Ganjar memposisikan diri lebih tinggi dari Heru, padahal jabatan keduanya setara.
“Itu kan menempatkan posisi seakan-akan lebih tinggi,?” kata Saan Mustopa dalam keterangannya dikutip pada Jumat (30/6/2023).
Ia menilai manuver Ganjar tersebut berkaitan dengan etika seorang kepala daerah. Pasalnya, Ganjar sudah masuk ke wilayah pemerintahan kepala daerah lain.
“Tidak pas saja. Kenapa? Posisinya kan sesama kepada daerah. Itu kan sudah masuk ke wilayah yang menjadi kewenangan dari pemimpin daerah lain?,” ucap Anggota DPR RI itu.
Menurut Saan, Ganjar mestinya tak langsung menelepon Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saat menemukan keluhan dari warga Ibu Kota. Keluhan itu bisa ditampung dan disampaikan pada kesempatan lain.
"Ketika ada pertemuan secara informal, atau pertemuan yang tidak di depan warga secara langsung kan bisa disampaikan,” ucap Wakil Ketua Komisi II DPR itu.
Selain itu, Ganjar juga sejatinya masih bakal calon presiden (capres). Kegiatan yang ia lakukan dalam sosialisasi terkait capres juga masih melekat jabatan Gubernur Jawa Tengah.
Sebelumnya Ganjar juga menghebohkan masyarakat saat melakukan blusukan di Pasar Anyar Bahari, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Sabtu (24/6/2023)
Kemudian dia menelepon pejabat di wilayah tersebut dan memamerkannya ke media sosial.
Ganjar, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan disebut berlagak seolah sudah menjadi orang nomor satu di Republik ini, meminta suatu persoalan di suatu daerah untuk dituntaskan.
#src/bin
