Pegiat Anti Korupsi yang juga putri sulung Gus Dur yaitu Alissa Wahid, sederet kasus tersebut menjadi alasan perlu diperbaikinya sistem pengawasan internal di kementerian yang dipimpin Sri Mulyani.
Apalagi, menurutnya, dalam beberapa kasus pejabat tersebut memiliki harta kekayaan yang dianggap tidak wajar jika dibandingkan dengan gaji dan tunjangan yang diberikan negara.
“Evaluasi (perlu dilakukan) terhadap sistem pengawasannya, itu terutama yang lebih penting,” kata Alissa Wahid usai memenuhi undangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantor Kemenkeu Jakarta Pusat, Kamis (3/3/2023) malam.
Ia mencontohkan terkait kewajiban pegawai untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut Alissa, LHKPN harus bisa menampilkan asal-usul sumber kekayaan. Agar bisa diawasi potensi sumber harta yang tidak jelas.
“LHKPN kalau sudah diisi, terus apakah dari situ bisa langsung ketahuan punya harta yang tidak jelas asal-usulnya ketika terjadi peningkatan kekayaan yang tidak jelas. Itu gimana cara mengatasinya,” tutur Alissa.
“Celah ini membuka perubahan yang besar dan yang lainnya. Apalagi Kemenkeu ini mengatur keuangan negara, jadi dampaknya ke kementerian/lembaga lainnya juga,” katanya.
Perbaikan Regulasi Saja Tidak Cukup
Dalam pertemuan tersebut, Alissa mengungkapkan banyak usulan yang disampaikan para tokoh senior dan pegiat anti korupsi. Salah satunya perbaikan berbagai regulasi yang dimiliki saat ini.
Hanya saja, menurut Alissa, mengubah regulasi saja tidak cukup untuk memperbaiki keadaan. Apalagi untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada instansi pemerintah.
“Yang juga menarik adalah kita membicarakan regulasi saja tidak cukup, tapi cara berpikir penyelenggara negara itu juga diperbaiki,” katanya.
Menurutnya, pola pikir para penyelenggara negara juga perlu ditingkatkan kesadarannya. Sebagai pejabat atau pegawai negara perlu lagi diingatkan makna sebagai penyelenggara negara agar tidak terjebak dengan kultur-kultur menyimpang yang tidak penting.
“Apa sih makna jadi penyelenggara negara itu, sehingga orang tidak mudah untuk terjebak pada situasi ini,” katanya.
Sistem Wise Blowing
Tak hanya itu, para tokoh juga memberikan masukan agar Kementerian Keuangan memperbaiki sistem pengelolaan informasi, sistem wise blowing. Termasuk sumber daya manusianya.
“Ini kan tadi baru masukan. nanti ini yang akan diolah lagi menjadi satu langkah konkret, sepertinya beliau (Sri Mulyani) tadi sampaikan dalam waktu dekat,” pungkasnya.
#mdk/bin
