DPRD Pekanbaru Dorong Pemko Bangun Sekolah di Kawasan Padat Penduduk

PEKANBARU -- Kekurangan unit sekolah khususnya SMP negeri di Kota Pekanbaru turut menjadi perhatian anggota DPRD Kota Pekanbaru. Banyak orang tua mengeluhkan anak mereka tidak bisa sekolah di SMP negeri karena penerimaan peserta didik baru (PPDB) memakai sistem zonasi. 

Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Roni Pasla mengaku banyak menerima keluhan dari para orang tua. Ia katakan, sebenarnya Pemko Pekanbaru sudah berupaya membangun unit sekolah. Namun terkendala masalah minim lahan untuk membangun. 

''Makanya, dari dulu kami selalu mendorong pemko untuk mencari lahan untuk dibangun sekolah, khususnya daerah yang padat penduduk yang memang masih minim sekolah negeri,'' kata Roni, Kamis (2/3/2023).

Dicontohkannya. Di Kecamatan Tuah Madani, sebaran penduduknya sangat padat. Sementara di sini minim sekolah. Hal ini karena lahan milik Pemko Pekanbaru di wilayah itu tidak ada. Sementara itu, di daerah perkotaan yang jumlah penduduk sedikit, justru jumlah sekolah banyak. 

''Memang, untuk membangun sekolah itu perlu lahan, analisa yang matang. Nah, jika Pemko Pekanbaru memiliki lahan, kami di DPRD siap menganggarkan untuk pembangunan sekolah baru,'' tegas Roni. 

Sebagai solusi sementara, sebut Roni, Disdik Pekanbaru bisa memerger sekolah di daerah yang minim penduduk dengan pihak swasta. Ini jauh lebih bagus. ''Seperti rislah-lah,'' katanya.

"Misalnya mereka (swasta, red) diberikan sekolah di daerah perkotaan yang minim penduduk. Sebagai gantinya dibelikan lahan baru di daerah padat penduduk. Sehingga bisa dibangunkan sekolah baru,'' sarannya. 

Roni juga meminta Pemko Pekanbaru untuk menginvetarisir aset yang ada di daerah perkotaan. Aset yang tidak produktif di perkotaan, dicarikan pihak swasta untuk mengelolanya. 

''Aset itu diganti dengan lahan-lahan untuk membangun sekolah di daerah tertentu. Tapi tentu dengan perkiraan yang sesuai agar tidak terjadi masalah. Ini sebenarnya hal yang biasa dilakukan,'' tukasnya.

#jpnn/gus/bin