Ia telah menyurati seluruh pemilik lahan di Batam Center yang lahannya belum dibangun.
"Seluruh pemilik lahan di kawasan Batam Center ini sudah disurati akan ditarik semua. Kalau mereka bangun mungkin selesai masalah ini, kalau enggak akan kita tarik, maka Batam Center ini akan menjadi percontohan," ujar Rudi beberapa waktu lalu di Dataran Engku Putri Batam Center.
Ia menuturkan telah menyurati 580 pemilik lahan tidur di Batam. Isi surat meminta agar pemilik lahan segera melakukan pembangunan.
“Sudah 580 lahan tidur yang kami surati agar segera dibangun,” ujar Rudi.
Tak hanya itu, Rudi juga meminta Kabag Umum Pemko Batam untuk menata kembali Kantor Pemko Batam. Apabila ada yang perlu dirapikan, maka harus dirapikan.
"Mungkin tidak rapi. Kabag umum tolong kontrol," kata Rudi.
Pemilik lahan harus segera membangun lahan kosong minimal 2 tahun setelah disurati. Jika tidak, maka lahan tersebut akan bisa diambilalih.
“Kami sudah melakukan upaya paksa untuk segera dibangun. Paling tidak untuk wilayah Batam Center. Karena kalau tidak, kami bisa ambil,” katanya.
Ia melanjutkan dalam undang-undang pertanahan di Indonesia mengatur jika lahan kosong yang tidak digunakan bisa diambil alih pemerintah.
Undang-undang itu berlaku untuk seluruh lahan kosong di Indonesia.
“HPL BP Batam mengacu pada undang-undang pertanahan. Karena itu lahan kosong yang tak digunakan bisa kami ambil alih tanpa proses sidang, ” kata Rudi.
Pihaknya sudah menerapkan aturan ini. Sejumlah lahan kosong yang tak juga dibangun, sudah diambilalih BP Batam. Namun memang hal tersebut tak diekspose.
“Sudah dimulai, tapi tak kami ekspose. Kami punya pikiran berbeda, yang penting kami selesaikan. Atensinya sudah banyak yang kami ambil (lahan kosong)," katanya.
#trb/rma/ted
