Alhasil, usai terasnya ambruk, kualitas seluruh infrastruktur bangunan RS rujukan yang belum sempat beroperasi itu mulai diragukan. Sejumlah pihak terus menyoroti kasus tersebut.
Pengurus Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Aceh, Muhammad mengatakan, pihaknya akan menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal kualitas bangunan tersebut.
Ambruknya teras RS Regional Takengon, menurut Cek Mada, sudah dapat menjadi ranahnya KPK untuk menangani. Lebih-lebih, anggaran yang diplotkan mencapai ratusan miliar.
"Dalam waktu dekat KAD Anti Korupsi akan menyurati KPK. Kejadian ini sangat fatal," kata Cek Mada sembari menyebut KAD Anti Korupsi merupakan supervisi KPK.
Dirinya sangat menyayangkan, ketika teras bangunan yang tidak sempat beroperasi itu ambruk, sehingga ia menilai jika kualitas bangunan lainnya sangat diragukan.
"Nah, berapa banyak nyawa yang melayang. Jadi saya berharap, mulai dari proses perencanaan hingga pengawasan harus dievaluasi dan diperiksa. RS ini adalah fasilitas umum, jangan main-main," tegasnya
Selain itu, ia menyarankan kepada Pemerintah Aceh apabila membangun RS lebih baik ditangani langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) bukan Dinas Kesehatan (Dinkes).
"Yang ahli di bidang pembangunan itu ya orang dari Dinas PU, berikan saja ke mereka. Kalau Dinkes ahlinya ya dibidang penyediaan peralatan rumah sakit," tutup Cek Mada.
Diberitakan sebelumnya, teras rumah sakit (RS) Regional yang terletak di Blang Bebangka, Kampung Simpang kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah ambruk pada Jumat (4/11/2022).
Belum diketahui pasti penyebab ambruknya teras RS Regional yang dibangun menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus) itu. Berdasarkan foto yang beredar, tiang penahan teras terbuat dari beton itu patah.
#ajnn/gia
