"Aturan serta kontrol dari pemuda dan tokoh masyarakat di desa atau kampung-kampung biasanya masih ketat sehingga orang (wisatawan) masih enggan untuk berbuat hal negatif," kata Ketua MUI Pariaman Sofyan Jamal di Pariaman, baru-baru ini, seperti dilansir Antara.
Menurutnya kontrol dari pemuda dan tokoh masyarakat diperlukan karena pariwisata sering dimanfaatkan oknum wisatawan untuk berbuat negatif mulai dari berduaan dengan bukan muhrim hingga mengonsumsi minuman keras.
Perilaku negatif tersebut, lanjutnya tidak saja melanggar norma agama dan budaya yang dianut masyarakat setempat juga dapat mencederai konsep wisata halal yang diusung oleh pemerintah setempat.
"Kalau halal dari segi kuliner mungkin bisa diterapkan di Pariaman namun membatasi pengunjung ke tempat wisata yang terkadang berdua-duaan itu yang menjadi kendala," katanya.
Oleh karena, lanjutnya ia meminta desa wisata yang ada di Pariaman dapat membuat aturan membatasi waktu berkunjung atau tidak sampai larut malam dan kegiatan yang dapat memicu orang berduaan dengan bukan muhrim di objek wisata
Diketahui Pemerintah Kota Pariaman saat ini gencar memberikan pelatihan kepada kelompok sadar wisata dan desa wisata kepada tujuh dari 21 desa wisata di daerah itu agar dapat menyusun paket wisata serta mendampingi wisatawan.
Sebelumnya Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat mempersiapkan tujuh desa wisata di daerah itu untuk menjadi unggul sehingga tidak saja dapat menawarkan paket wisata yang menarik namun juga dapat mengelolanya serta melayani wisatawan dengan baik.
"Kami berikan pelatihan di Desa Wisata Sumpu, Kabupaten Tanah Datar mereka juga kami target untuk menyusun paket wisatanya. Setelah paket wisata tersusun maka akan kami pertemukan dengan biro perjalanan agar terjalin kerjasama," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pariaman Gusniyetti Zaunit di Pariaman.
Ia mengatakan peserta dalam pelatihan manajemen pengelolaan desa wisata yang dananya dari dana alokasi khusus tersebut tidak saja kelompok sadar wisata (Pokdarwis) namun juga pengelola BUMDes, kepala desa, dan badan permusyawaratan desa.
#ant/bin
