Lambannya proses penegakan hukum terhadap kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi Riau disinyalir erat kaitannya dengan keterlibatan sederet pejabat tinggi kabupaten setempat. Kondisi ini telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat serta kekhawatiran dan pelbagai kecurigaan di mata publik.
Sinyalemen tersebut diungkapkan Ketua Umum KAMMI Wilayah Riau Wahyu Andrie Septyo melalui pernyataan tertulisnya kepada awak media setempat, Selasa (2/8/2022) kemarin.
Diuraikan bahwa temuan BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Siak dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau untuk anggaran Pemkab Siak tahun 2011, 2012, dan 2013, menyatakan temuan pemberian hibah kepada penerima yang sama dilakukan berturut-turut dari tahun 2011, 2012 dan 2013.
Berdasarkan temuan BPK itu disebutkan kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Bupati Siak Nomor 20 tahun 2012. Di mana hal tersebut menurut BPK mengakibatkan alokasi pemberian hibah tahun 2011, 2012, dan 2013 yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan organisasi masyarakat berkurang sebesar Rp56 miliar lebih.
Selain itu, BPK juga tegas menyatakan, setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh bupati dan penerima hibah. Hingga pada LHP BPK tahun 2014 temuan serupa kembali muncul dan menjadi catatan BPK.
KAMMI Wilayah Riau mengecam keras tindakan oknum-oknum yang terlibat menggelapkan dan menikmati hasil korupsi anggaran negara yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat miskin, serta mendesak agar diusut secara tuntas dan dihukum seberat-beratnya.
#ant/bin
