Ketiga kasus korupsi itu ialah Dana Hibah KONI Padang, pokok pikiran (pokir) DPRD Padang dan RSUD Bukittinggi. Ketiganya musti ditangani serius oleh aparat penegak hukum, mengingat korupsi masuk kategori extra ordinary crime yang harus diberantas.
"Saya dan pimpinan Partai Demokrat tidak akan menoleransi para koruptor. Korupsi adalah kasus yang luar biasa," kata Mulyadi, seperti dilansir jpnn.
Usai pelantikan, Mulyadi langsung mengultimatum kader Partai Demokrat agar tidak terlibat kasus korupsi.
Mulyadi juga mengomentari soal lambannya pembangunan di Sumbar.
Menurutnya, Pemprov Sumbar perlu melakukan pendekatan sosiologis dan kearifan lokal.
"Pemerintah sebagai penguasa hendaknya menyadari bahwa masyarakat butuh pendekatan dan butuh penjelasan karena mereka bagian dari pembangunan tersebut," tutupnya.
#jpg/bin
