Dalam sidang tersebut, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur yang hadir sebagai saksi lebih banyak menyatakan tidak tahu.
“Saya menjadi bupati Februari 2021 dan untuk aset saya tidak tahu,” katanya.
Ia menyebutkan, dirinya tidak tahu apakah jalan tol termasuk Ibu Kota Kabupaten (IKK).
“Untuk pembayaran ganti rugi saya tidak tahu,”sebutnya.
Di hadapan majelis hakim, orang nomor satu di Padang Pariaman itu bahkan sempat meminta minum kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam sidang tersebut, Suhatri Bur tampak agak tegang menghadapi Penasihat Hukum (PH) terdakwa. Terutama tatkala PH terdakwa melihatkan foto bupati.
“Disini ada foto saksi, bisa lihat kesini,” ujar PH terdakwa Dr. Suharizal, ketika menanya kepada saksi Suhatri Bur.
“Bisa jadi itu sewaktu saya masih kampanye,” elak Suhatri Bur yang hadir ke persidangan dengan stelan batik lengan panjang dan peci hitam.
Saksi lainnya, Mursal menuturkan, salah satu tujuan pengukuran adalah untuk pengambilan koordinat Taman Kehati.
Selain itu, JPU juga memeriksa saksi lainnya, seperti saksi ahli.
Kelompok tersangka sebagai penerima ganti rugi berjumlah delapan orang yakni BK, MR, SP, KD, AH, SY, RF dan SA yang diketahui juga merupakan perangkat pemerintahan nagari.
Sementara lima tersangka lainnya adalah SS yang berlatar belakang perangkat pemerintahan Nagari, YW aparatur pemerintahan di Padang Pariaman, kemudian J, RN, US dari BPN selaku panitia pengadaan tanah.
Belasan tersangka itu diproses dalam sebelas berkas terpisah, beberapa di antaranya tercatat pernah mengajukan praperadilan namun ditolak oleh hakim.
Kasus itu berawal saat adanya proyek pembangun tol Padang-Sicincin pada 2020 dimana negara menyiapkan uang sebagai ganti rugi bagi lahan yang terdampak pembangunan.
Salah satu lahan yang terdampak adalah Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) di Parik Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, dimana uang ganti rugi diterima oleh orang per orang.
Setelah diusut lebih lanjut oleh kejaksaan ternyata diketahui bahwa Taman Kehati statusnya masuk dalam aset daerah dan tercatat pada bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Padangpariaman.
Karena lahan itu termasuk dalam objek ketika Kabupaten Padang Pariaman mengurus pemindahan Ibu Kota Kabupaten (IKK) ke Parik Malintang pada 2007, pengadaan tanah dalam kegiatan pemindahan IKK saat itu dilengkapi dengan surat pernyataan pelepasan hak dari para penggarap tanah serta dilakukan ganti rugi.
Lahan seluas 10 hektare akhirnya dikuasai oleh Pemkab Padang Pariaman dengan membangun kantor Bupati (2010), Hutan Kota (2011), Ruang Terbuka Hijau (2012), Kantor Dinas PU (2014), termasuk Taman Kehati (2014) berdasarkan SK Bupati.
Pembangunan dan pemeliharaan Taman Kehati saat itu menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Lingkungan Hidup serta APBD Padang Pariaman.
Pada bagian lain, Asintel Kejati Sumbar Mustaqpirin menegaskan penyidikan kasus saat ini murni terkait pembayaran ganti rugi lahan, bukan pengerjaan fisik proyek tol.
#bnc/bin
