Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta usai mendengar paparan dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan terkait pelayanan kesehatan masyarakat miskin di ruang kerja bupati setempat, Jumat (10/6/2022).
Menurutnya, meski saat ini tengah dalam kondisi keterbatasan anggaran, pihaknya meminta pelayanan kesehatan gratis masyarakat miskin dapat terus berjalan. Namun, selanjutnya pasien tetap diminta untuk segera melakukan proses pendaftaran sebagai peserta JKN-KIS.
“Tetap layani tanpa membedakan, manfaatkan dari sisi anggaran yang ada,” ujarnya.
Edy menyampaikan, pihaknya akan mengupayakan tambahan anggaran pembiayaan pada APBD perubahan nanti.
Di sisi lain, Edy meminta proses verifikasi data calon peserta JKN bisa dikawal dengan ketat. Sehingga, tepat sasaran bagi warga yang masuk peserta penerima bantuan iuran.
“Kontrol di tingkat masyarakat, untuk siapa yang benar-benar masuk ke kriteria. Verifikasinya harus benar-benar ketat,” tandasnya.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dr Eko Cahyo Puspeno menyampaikan, terkait kondisi pembiayaan layanan kesehatan masyarakat miskin yang tengah terkendala, faktornya mulai dari keterbatasan anggaran, hingga ada warga yang belum mempunyai kartu JKN-KIS.
#rel/sri
