Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman upaya pencegahan korupsi pada sektor pelaku usaha.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, KPK memang bekerja sama dengan BUMN, BUMD, maupun pihak swasta dalam mencegah korupsi pada sektor dunia usaha.
“Kami pilih PLN karena masa depan Indonesia adalah listrik, karena itu kami bekerja sama dengan PLN untuk melakukan perbaikan di 2 hal, yaitu (peningkatan) integritas dan perbaikan sistem tata kelola,” ujar Ghufron dalam konferensi pers, Selasa (31/5/2022).
Bimtek ini dihadiri oleh Pimpinan KPK Nurul Ghufron, Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, serta Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PLN, Yusuf Didi Setiarto.
Selain itu, sebagai peserta, hadir pula jajaran pegawai PLN Kantor Pusat dan manajemen atas di lingkungan PLN secara langsung, dan juga perwakilan pegawai unit dari seluruh Indonesia yang mengikutinya secara virtual.
Ghufron berujar, pelibatan pelaku usaha atau BUMN/BUMD merupakan hal yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi. KPK mencatat, praktik korupsi di dunia usaha umumnya melibatkan dua pihak, yakni pemberi suap dan penerima suap.
Berdasarkan data dari penindakan yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu, tercatat ada 345 pelaku korupsi dari kalangan swasta yang ditangkap, atau diproses hukum KPK sejak KPK berdiri.
Sementara itu, total pelaku korupsi sendiri secara keseluruhan mencapai 1.360 orang. Modus paling banyak ditemukan pelaku korupsi kalangan swasta antara lain suap-menyuap, pemberian gratifikasi, perizinan, serta pengadaan barang dan jasa.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN memang tengah berbenah. Niatan PLN ingin membangun ekosistem pencegahan korupsi terbangun kokoh di dalam organisasi PLN.
#ktn/bin
